Reaktivasi Kereta Api Harus Pertimbangkan Dampak Sosial

PAMEKASAN – Wacana reaktivasi rel kereta api santer jadi pembicaraan di masyarakat Madura. Komentar bermunculan, baik yang pro maupun yang kontra. Wacana berembus kembali pasca kunjungan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani beserta rombongan ke Sumenep beberapa hari lalu.

Akademi dari Universitas Islam Madura (UIM) Pamekasan Ach. Baihaki mengatakan, sejauh ini orientasi terkait reaktivasi rel kreta api belum jelas. Apakah sebatas public service transportation atau lebih dari itu. ”Kalau yang bergema sementara kan untuk sarana transportasi,” katanya kemarin (20/2).

Padahal, kata Baihaki, secara kultur, masyarakat Madura lebih menyukai kendaraan pribadi ketika bepergian. Terutama dalam skala lokal. ”Ini juga patut menjadi pertimbangan agar reaktivasi itu nantinya tidak sekadar menjadi proyek semata yang menguras uang rakyat,” ungkapnya.

Menurut dia, reaktivasi rel kereta api juga akan menimbulkan gejolak di akar rumput. Sebab, selama ini rel kereta api yang ada di Madura sudah berdiri bangunan dan gedung-gedung. ”Yang kita lihat di sisa-sisa rel itu di atasnya kan sudah ada rumah, jembatan, atau bahkan gedung pemerintah. Siapa yang mengizinkan bangunan itu?” ucapnya.

Di samping itu, pemerintah perlu juga melakukan peninjauan kembali. Apakah masih ada dokumen yang secara jelas menyebutkan peta aset PT Kreta Api di Madura. ”Di sini kemudian kesadaran aset itu menjadi penting karena mau tidak mau ini akan berpotensi terjadi pembebasan lahan, yang berujung pada penggusuran,” tambahnya.

Pihaknya mengatakan, jika reaktivasi rel kereta api sebagai transportasi pendek untuk menunjang pariwisata, itu langkah yang bagus. Dengan catatan tidak ada gejolak dan penolakan dari masyarakat Madura secara umum.

”Makanya, ini harus benar-benar menjadi pertimbangan. Terutama bagi pemerintah daerah di empat kabupaten, karena jelas dampaknya adalah kita semua, masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Pamekasan K. Taufik Hasyim merekomendasikan hal yang sama. Namun, pihaknya lebih setuju apabila membuat lintasan baru. ”Saya setuju kalau membuat yang baru, itu akan lebih meminimalkan konflik sosial. Kesejahteraan masyarakat harus lebih dikedepankan,” pintanya.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Pamekasan Sigit Priyono mengemukakan, reaktivasi rel kereta api menjadi wewenang pemerintah pusat. Dalam hal ini Kementerian Perhubungan. Tentu, terlebih dahulu akan dilakukan kajian strategis dan mendalam. ”Artinya, tidak semata membangun begitu saja,” katanya.

Dia menyebutkan, tugas pemerintah daerah sangat terbatas. Sebab, hanya bisa membantu dan mendukung jika wacana itu benar-benar akan direalisasikan. ”Saya kira seperti itu. Kita tunggu saja karena wewenang ini seluruhnya ada di pusat,” jelasnya. (di/luq)