BADAN Silaturrahmi Ulama Pesantren Madura (BASSRA) mengeluarkan seruan kepada pemerintah untuk meningkatkan kewaspadaan menghadapi wabah Covid-19. Pintu masuk Madura harus dijaga dan diawasi secara ketat.
Sekjen BASSRA KH Nuruddin A. Rahman mengatakan, pandemi korona sangat membahayakan. Sampai sekarang Madura memang masih aman. Tetapi, pemerintah dan masyarakat wajib waspada. Sebagai dorongan dalam meningkatkan kewaspadaan itu, BASSRA melayangkan surat seruan.
Surat tersebut bernomor 17/BASSRA/A/III/2020 tentang seruan menghadapi wabah Covid-19. Surat tersebut ditujukan kepada seluruh bupati dan forum komunikasi pimpinan daerah (forkopimda) di Pulau Garam.
Inti surat tersebut yakni memperketat pengawasan pintu masuk Madura. Khususnya Jembatan Suramadu dan Pelabuhan Kamal. ”Pintu masuk Madura harus dijaga, dibatasi, jangan sembarang masuk,” katanya kemarin (28/3).
Setiap hari orang dari luar daerah berdatangan. Puluhan bus. Tujuan mereka beragam. Bahkan, banyak rombongan juga dari Jakarta. Sementara pemerintah menetapkan ibu kota sebagai zona merah.
Karena itu, pemerintah harus tegas mengambil kebijakan demi keselamatan warga Madura. Jika ada rombongan dari luar daerah, lebih-lebih dari kawasan zona merah sebaiknya ditolak. Kecuali memiliki agenda sangat penting. ”Pilihan terakhir adalah lockdown,” serunya.
Pengasuh Ponpes Al Hikam Burneh, Bangkalan, itu menyampaikan, langkah antisipatif harus dilakukan. Ikhtiar kemanusiaan berupa menjalankan imbauan pemerintah wajib dijalankan. Kemudian, berserah diri kepada Allah. Jika ada warga yang berkelakar urusan mati di tangan Tuhan sehingga tidak perlu takut korona, itu pernyataan menyesatkan.
Semua penyakit dan penularannya atas izin Allah. Tapi, sebagai manusia tetap harus berusaha dan ikhtiar agar terhindar dari bahaya penyakit itu.
Dalam surat BASSRA itu diterangkan, dasar yang bisa dipergunakan saat situasi genting seperti sekarang kaidah usul fiqh ”menolak mafsadah (kerusakan) lebih didahulukan daripada mengambil keuntungan”. Tujuannya, mengurangi risiko persebaran Covid-19.
Surat itu diterbitkan 26 Maret 2020. Diteken KH Moh. Rofii Baidlawi selaku Korpus BASSRA dan KH. M. Nuruddin A Rahman selaku sekretaris jenderal.
Bupati A. Busyro Karim menyampaikan, Pemkab Sumenep belum merencanakan mengeluarkan kebijakan lockdown. Apabila kebijakan itu diberlakukan, berarti akan menutup diri dari daerah lain. Apalagi, lokckdown harus berdasarkan kebijakan pemerintah pusat.
Keputusan untuk melakukan lockdown perlu kajian yang lebih rinci. Serta, menyiapkan solusi atas konsekuensi kebijakan tersebut. Misalnya, pemerintah harus bertanggung jawab penuh terhadap kondisi masyarakat.
Hingga kini koordinasi dengan gubernur Jawa Timur tidak pernah dibicarakan kebijakan lockdown. Pembenahan lebih mengarah untuk menutup semua tempat wisata di Madura. ”Kita tunggu saja kebijakan dari pemerintah pusat,” pintanya. (jun)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




