BANGKALAN, RadarMadura.id – Jumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) di Kabupaten Bangkalan kian bertambah.
Namun, tidak semua SPPG mengantongi sertifikat laik higiene sanitasi (SLHS) sebagaimana petunjuk dari Badan Gizi Nasional (BGN).
Ketua Satgas Makan Bergizi Gratis (MBG) Bangkalan Bambang Budi Mustika mengeklaim sebagian besar sudah mengantongi. Dikatakan, saat ini ada sekitar 30 SPPG yang sudah mengantongi dokumen SLHS.
”Sisanya masih dalam tahap proses pengajuan ke Dinas Kesehatan (Dinkes) Bangkalan,” katanya.
Bambang menuturkan, pihaknya minta agar SPPG baru yang belum mengantongi dokumen tersebut segera mengurusnya. Apalagi, dalam ketentuan terbaru BGN, setiap dapur harus mengantongi SLHS sebelum beroperasi.
”Mengurus sertifikat itu penting dan menjadi syarat utama yang harus dipenuhi,” imbuhnya.
Bambang menyatakan, pihaknya akan memperketat pengawasan program MBG. Sebab, beberapa hari yang lalu pihaknya menerima laporan menu MBG tidak layak.
”Kami khawatir harga menu tersebut di bawah Rp 10 ribu. Makanya saya tugaskan korwil untuk mencari tahu,” tandasnya.
Ketua Farkasi PKB DPRD Bangkalan Mohammad Hotib menyampaikan, satgas MBG yang dibentuk oleh bupati harus mengawasi secara ketat pelaksanaan program MBG. Dia khawatir realisasi di bawah tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
”Misalnya, kualitas makanan dan lain sebagainya. Satgas harus mengawasi dengan ketat. Jangan sampai menu yang diberikan kepada pelajar tidak sesuai ketentuan,” pintanya. (za/yan)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
