SUMENEP, RadarMadura.id – Ketimpangan pembangunan antara wilayah daratan dan kepulauan di Kabupaten Sumenep masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah daerah.
Sejumlah kebutuhan dasar masyarakat kepulauan, mulai dari infrastruktur, layanan kesehatan, hingga fasilitas pendidikan, dinilai belum sepenuhnya terpenuhi.
Wakil Ketua DPRD Sumenep Dul Siam mengatakan, kesenjangan pembangunan antarkawasan masih dirasakan hingga saat ini.
Kondisi tersebut menjadi perhatian karena masyarakat kepulauan memiliki hak yang sama untuk memperoleh pelayanan publik dan pembangunan.
"Sampai saat ini, yang kami rasakan masih ada kesenjangan pembangunan antara daratan dan kepulauan," katanya.
Sebagai legislator yang berasal dari wilayah kepulauan, Dul Siam mengaku memahami kondisi tersebut.
Menurutnya, keterbatasan pembangunan di sejumlah wilayah kepulauan masih menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian lebih serius.
"Saya sebagai pimpinan DPRD dari kepulauan merasakan bagaimana ketimpangan itu terjadi," ucapnya.
Dia menyatakan, Sumenep memiliki 126 pulau. Dengan kondisi geografis tersebut, pemerataan pembangunan seharusnya menjadi salah satu
prioritas pemerintah daerah. Pembangunan tidak boleh hanya terpusat di wilayah daratan.
Dia menilai, kebutuhan masyarakat kepulauan perlu menjadi pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pembangunan.
Terutama untuk memastikan akses terhadap layanan dasar dapat dirasakan secara merata.
Dia menegaskan, aspirasi dari wilayah kepulauan perlu mendapat perhatian dalam penyusunan prioritas pembangunan.
Aspirasi masyarakat kepulauan juga harus mendapatkan perhatian serius dari pemerintah.
"Sebab, masyarakat kepulauan memiliki hak yang sama dalam mendapatkan pelayanan dan pembangunan. Aspirasi masyarakat kepulauan harus diterjemahkan menjadi kebijakan dan program yang benar-benar sesuai harapan masyarakat," tandasnya. (tif/yan)
Editor : Amin Bashiri