SUMENEP, RadarMadura.id – Harapan masyarakat desa untuk segera menikmati manfaat Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Kabupaten Sumenep masih harus menunggu.
Hampir empat bulan sejak diresmikan, 334 KDMP di Kota Keris belum beroperasi satu pun.
Secara simbolis, KDMP sudah diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto pada Mei.
Di Kota Keris terdapat empat KDMP yang mengikuti seremonial tersebut.
Yakni, di Kecamatan Ambunten, Saronggi, Pragaan, dan Ganding.
Baca Juga: Mengikuti Maulid Nabi di Masjid Syaikhona Kholil, Kirab Gunungan Buah, Ribuan Warga Larut dalam Doa
Tak hanya belum beroperasi, empat KDMP tersebut juga belum memiliki manajer.
Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan (DKUPP) Sumenep mengaku hingga kini belum mendapat informasi terkait penempatan manajer.
”Untuk penempatan manajer KDMP belum ada informasi lebih lanjut,” kata Kepala Bidang Perizinan, Kelembagaan, Pengawasan, dan Pemeriksaan DKUPP Sumenep Hairil Iskandar ketika dihubungi melalui WhatsApp, Kamis (10/9).
Hairil juga mengaku masih kebingungan mengenai mekanisme operasional KDMP di wilayahnya.
Sebab, barang yang nantinya diperjualbelikan melalui koperasi tersebut hingga kini belum tersedia.
Menurut dia, sarana-prasarana seperti truk, pikap, rak, dan komputer memang sudah tersedia.
Baca Juga: Suzuki Bawa Promo GIIAS Bandung 2026, All New Ertiga Bisa Dapat Voucher Belanja Rp5 Juta
Namun, barang yang menjadi bagian dari proses bisnis KDMP belum ada.
”Barang-barang itu akan dikirim oleh Agrinas semua, tapi untuk proses bisnisnya saya kurang paham, karena tidak ada informasi ke kami,” ucapnya.
Saat ini, DKUPP Sumenep hanya diminta pemerintah pusat melakukan verifikasi dan validasi terhadap gerai yang telah dibangun.
Dari total 330 desa dan empat kelurahan, baru 107 gerai KDMP yang dinyatakan rampung 100 persen.
”Sisanya, ada yang sudah dalam proses pembangunan, ada pula yang belum memiliki lahan untuk membangun gerai,” imbuhnya.
Pegiat antikorupsi Mahbub Junaidi menilai, belum beroperasinya KDMP berpotensi mengikis kepercayaan masyarakat desa.
Terlebih, program tersebut sejak awal membawa janji membuka akses pangan murah sekaligus menjadi pusat distribusi hasil panen masyarakat.
Karena itu, pemerintah diminta terbuka menjelaskan berbagai kendala yang menyebabkan koperasi belum berjalan.
”Berapa desa yang masih mengalami kendala, berapa jumlah koperasi yang sudah terbentuk, berapa yang sudah lengkap sarana dan prasarananya, itu perlu disampaikan kepada publik,” pintanya.
Baca Juga: Nelayan Camplong Ditemukan Tewas Bersimbah Darah, Polisi Selidiki Dugaan Penganiayaan
Sementara itu, Pengamat Politik dan Pembangunan asal Sumenep Muhammad Hidayaturrahman meminta pemerintah memberi perhatian serius.
Terutama terhadap operasional KDMP di wilayah kepulauan.
Kabupaten Sumenep memiliki 126 pulau. Sebanyak 48 pulau berpenghuni, sedangkan 78 pulau lainnya tidak berpenghuni.
Menurut dia, keberadaan KDMP justru dapat menjadi solusi distribusi kebutuhan pokok di wilayah kepulauan.
”KDMP bisa menjadi distributor kebutuhan pokok masyarakat pada toko-toko kecil di kepulauan, mereka bisa bekerja sama, bukan bersaing,” katanya.
Hidayaturrahman menambahkan, selain menjadi distributor barang, KDMP juga berpotensi membantu mengontrol harga kebutuhan pokok.
Sebab, cuaca buruk yang kerap menghambat distribusi ke kepulauan membuat harga sejumlah kebutuhan pokok melonjak.
Dia mencontohkan harga gas elpiji tiga kilogram yang bisa mencapai Rp 80 ribu hingga Rp 100 ribu ketika pengiriman terhambat akibat cuaca buruk.
”Adanya KDMP akan bisa meminimalkan permainan harga itu,” ucapnya. (tif/han)
Editor : Hera Marylia