SUMENEP, RadarMadura.id – Puluhan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paro waktu (PW) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep berpeluang menjadi pengangguran.
Sebab, statusnya sebagai abdi negara dengan sistem kontrak berpotensi tidak diperpanjang karena tidak memenuhi syarat.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Sumenep Benny Irawan menyatakan, abdi negara yang berstatus sebagai PPPK PW cukup banyak.
Yakni, mencapai 5.149 orang. Namun, kontrak 40 orang di antaranya tidak diusulkan diperpanjang.
Baca Juga: Temukan Benda Mirip SS Dalam Pengungkapan Perkara Curat, Satresnarkoba Polres Sampang Dinilai Abai
Alasannya bervariatif. Antara lain, empat orang memasuki batas usia pensiun (BUP), dua orang meninggal dunia, dan 27 orang mengundurkan diri.
Sedangkan tujuh orang lainnya memiliki nilai sasaran kinerja pegawai (SKP) kurang baik.
Benny menjelaskan, pegawai yang mengundurkan diri memiliki berbagai alasan yang tersebar di sejumlah OPD di lingkungan Pemkab Sumenep.
Sementara untuk pegawai dengan nilai SKP kurang baik, Benny enggan memerinci.
Pria berbadan tegap itu menambahkan, puluhan ASN yang berpeluang tidak diperpanjang memiliki kesempatan mengikuti pengadaan ASN di periode berikutnya.
Dengan catatan, memenuhi persyaratan yang berlaku.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
