KOTA, RadarMadura.id – Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang dianggarkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep belum direalisasikan.
Kendalanya, hingga kemarin (6/7), Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Perhubungan (Disperkimhub) Sumenep belum menyelesaikan tahapan perencanaan.
Plt Kabid Perumahan dan Kawasan Permukiman Disperkimhub Sumenep Noviana Citrayani mengatakan, mekanisme pelaksanaan program tidak jauh berbeda dengan 2025.
Bantuan diberikan dalam bentuk rumah yang selesai dibangun, sehingga penerima manfaat menerima rumah dalam kondisi siap huni.
”Mekanismenya sama seperti tahun kemarin, berupa rumah yang sudah terbangun. Kami yang membangunkan, penerima tinggal menerima kuncinya,” katanya.
Dia mengutarakan, program tersebut saat ini masih tahap perencanaan. Jika semua tahapan administrasi berjalan lancar, pelaksanaan fisik ditargetkan dimulai bulan depan.
”Tahapannya masih perencanaan. Insyaallah bulan depan sudah bisa dieksekusi pelaksanaannya,” tuturnya.
Noviana menyebut, proses verifikasi calon penerima bantuan pada dasarnya telah rampung.
Namun, pemerintah daerah masih menyelesaikan proses penerbitan surat keputusan (SK) penetapan calon penerima bantuan (CPB).
”Proses verifikasinya insyaallah sudah, tinggal tahap SK penetapan CPB yang masih dalam proses,” jelasnya.
Tahun ini Pemkab Sumenep mengalokasikan anggaran sekitar Rp 2,43 miliar untuk program RTLH.
Pada tahap awal, anggaran tersebut diproyeksikan menjangkau sekitar 81 penerima.
Namun, jumlah penerima dimungkinkan berubah menyesuaikan hasil verifikasi lapangan dan tingkat kerusakan rumah setiap calon penerima.
Noviana menambahkan, nilai bantuan setiap penerima tidak sama. Besaran anggaran akan disesuaikan dengan kondisi bangunan yang menjadi sasaran program.
”Kalau ada rumah yang butuh peningkatan kualitas atau rehabilitasi, tentu kebutuhan anggarannya berbeda dengan pembangunan rumah dari awal. Jadi nanti akan disesuaikan dengan kondisi kerusakannya,” imbuhnya.
Ketua Komisi III DPRD Sumenep M. Muhri meminta agar perencanaan dan administrasi harus segera dituntaskan agar pelaksanaannya tidak terlambat.
Pihaknya menekankan setiap tahapan harus dilalui sesuai ketentuan. Namun hal itu tidak boleh menghambat realisasi bantuan bagi warga yang rumahnya memang tidak layak huni.
”Komisi III akan terus melakukan pengawasan agar program ini berjalan efektif dan anggaran yang telah dialokasikan memberikan manfaat bagi masyarakat,” tukasnya. (tif/bil)
Editor : Amin Basiri