SUMENEP, RadarMadura.id – Proses verifikasi dan validasi (verval) calon penerima program bantuan rumah tidak layak huni (RTLH) di Kabupaten Sumenep hingga kini belum tuntas.
Dinas perumahan rakyat kawasan permukiman dan perhubungan (disperkimhub) masih membahas hasil verifikasi lapangan yang telah dilakukan.
Plt Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Disperkimhub Sumenep Noviana Citrayani menuturkan, saat ini pihaknya masih melakukan pemilahan dan penyusunan data hasil verifikasi calon penerima bantuan.
Tahapan tersebut dilakukan untuk memastikan penerima program benar-benar memenuhi kriteria yang ditetapkan.
"Mulai bulan kemarin masih tahap verifikasi. Saat ini kami masih melakukan pemilahan hasil verifikasinya," ujarnya.
Menurut dia, program RTLH tahun ini ditargetkan menyasar 81 penerima. Namun, jumlah tersebut masih berpotensi berubah karena disesuaikan dengan tingkat kerusakan rumah yang ditemukan saat proses verifikasi berlangsung.
"Kalau ada rumah yang hanya membutuhkan peningkatan kualitas atau rehabilitasi, tentu kebutuhan anggarannya berbeda dengan pembangunan rumah dari awal. Jadi nanti akan disesuaikan dengan kondisi kerusakan," terangnya.
Perempuan yang akrab disapa Novi itu menjelaskan, verifikasi untuk wilayah kepulauan telah selesai dilakukan.
Saat ini hasilnya masih dibahas karena terdapat sejumlah pertimbangan, terutama terkait mekanisme pelaksanaan program dan ketersediaan bahan bangunan di masing-masing wilayah.
"Kami harus menyesuaikan dengan ketersediaan bahan bangunan di sana karena anggaran yang dimiliki terbatas. Berbeda dengan daratan yang kebutuhan materialnya relatif sama dan lebih standar," katanya.
Sementara itu, terkait mekanisme penyaluran bantuan, disperkimhub masih menunggu kebijakan dari kepala dinas. Setelah tahapan verifikasi selesai, pihaknya akan menyusun skema pelaksanaan program tersebut.
"Terkait mekanisme penyalurannya, kami masih menunggu kebijakan dari kepala dinas," imbuhnya.
Ketua Komisi III DPRD Sumenep M. Muhri menegaskan agar program bantuan RTLH diprioritaskan bagi warga berpenghasilan rendah dan masuk kategori miskin.
Menurut dia, ketepatan sasaran harus menjadi perhatian utama pemerintah daerah.
"Harus tepat sasaran. Bantuan wajib diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan," tegasnya. (tif/han)
Editor : Hera Marylia Damayanti