SUMENEP, RadarMadura.id – Anggaran perjalanan dinas (perdin) yang melekat di Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Perhubungan (Disperkimhub) Sumenep cukup besar. Nilainya mencapai Rp 96,4 juta.
Anggaran itu terbagi dalam tiga kelompok belanja. Yakni perdin biasa, perdin dalam kota, dan uang harian perdin dalam daerah.
Terdapat 27 kegiatan yang menjadi dasar pengalokasian anggaran tersebut.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disperkimhub Sumenep Achmad Dzulkarnain mengakui anggaran perdin di lembaganya hampir mencapai Rp 1 miliar.
Baca Juga: Lebih Dekat dengan Sosok Almarhum KH Moh. Said Abdullah, Dikenal Telaten Mendidik Santri
Dia mengeklaim dana jumbo tersebut disesuaikan dengan kebijakan efisiensi.
Terdapat beberapa bidang di lembaganya yang dapat mengakses anggaran perdin itu.
Antara lain, bidang perumahan, pertanahan, dan perhubungan. Besarnya anggaran perdin karena cakupan urusannya cukup luas.
Sehingga, pihaknya menilai pengalokasian dana itu wajar.
”Di kami itu ada banyak urusan yang dijadikan satu,” ucapnya.
Ketua Komisi III DPRD Sumenep M. Muhri menyatakan, besarnya anggaran perdin tersebut harus dievaluasi.
Sebab, selama ini pemerintah sering mengeluhkan keterbatasan anggaran. Sementara biaya untuk perdin sangat tinggi.
”Jangan sampai belanja yang sifatnya administratif justru lebih besar dibanding program yang manfaatnya langsung dirasakan masyarakat,” katanya.
Setiap perjalanan dinas yang dilakukan abdi negara harus memiliki output yang jelas dan terukur.
Baca Juga: Bayi Meninggal akibat Terkendala Biaya, Saat Berobat di Fasilitas Kesehatan
Artinya, bukan hanya sekadar memenuhi agenda rutin birokrasi. Jangan sampai anggaran besar itu hanya habis untuk mobilitas pegawai.
Sementara kebutuhan infrastruktur seperti permukiman dan penerangan jalan masih banyak yang perlu dibenahi.
”Setiap rupiah APBD harus bisa dipertanggungjawabkan. Kalau memang perjalanan dinas itu penting, harus ada hasil konkret yang bisa ditunjukkan kepada publik,” pintanya.
Dia meminta disperkimhub melakukan evaluasi terhadap seluruh kegiatan perjalanan dinas agar selaras dengan semangat efisiensi yang diterapkan pemerintah pusat.
Selain itu, pihaknya juga mendesak tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) segera melakukan evaluasi serupa.
”Prinsipnya, DPRD tidak ingin ada pemborosan. Anggaran seharusnya diarahkan kepada program yang berdampak langsung terhadap pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat,” katanya. (tif/jup)
Editor : Hera Marylia Damayanti