SUMENEP, RadarMadura.id – Kuota penerimaan siswa baru di Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) Kabupaten Sumenep pada tahun ajaran 2026 mengalami penurunan dibanding sebelumnya.
Jika tahun lalu tersedia empat rombongan belajar (rombel) dengan total 100 siswa, tahun ini hanya dibuka dua rombel dengan total kuota 60 siswa.
Koordinator Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten Sumenep Hairullah menjelaskan, pengurangan kuota terjadi di seluruh jenjang yang dibuka.
Tahun lalu jenjang SD dan SMP masing-masing memiliki dua rombel dengan kapasitas 25 siswa per kelas.
Namun, tahun ini masing-masing jenjang hanya mendapat satu rombel berisi 30 siswa.
”Memang turun dibanding tahun lalu,” ucapnya.
Saat ini, tim PKH di tingkat kecamatan masih melakukan pendataan calon siswa yang memenuhi persyaratan masuk SRT.
Pemerintah menargetkan seluruh kuota sudah terpenuhi pada akhir Mei 2026.
Namun hingga kini, jumlah calon siswa yang masuk dalam data baru sekitar 20 orang.
Dia berharap jumlah pendaftar terus bertambah dalam beberapa hari ke depan agar target penerimaan siswa dapat terpenuhi sesuai jadwal.
Hairullah juga meminta dukungan aktif dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep terhadap pelaksanaan Sekolah Rakyat karena program tersebut merupakan bagian dari program strategis nasional (PSN) pemerintah pusat.
”Kami berharap ada dukungan aktif dari pemkab agar program ini bisa maksimal di Sumenep,” harapnya.
Selain kuota yang berkurang, siswa baru SRT asal Sumenep juga dipastikan menjalani proses belajar di Kabupaten Sampang pada tahun ajaran 2026/2027.
Keputusan tersebut diambil karena gedung permanen SRT di Sumenep hingga kini belum tersedia.
Menurutnya, saat ini kegiatan belajar mengajar masih menumpang di gedung SKD milik Pemkab Sumenep.
Fasilitas tersebut dinilai belum mampu menampung tambahan peserta didik baru. Karena itu, Kementerian Sosial memutuskan siswa baru sementara dialihkan ke gedung permanen Sekolah Rakyat di Kabupaten Sampang.
”SRT di Sumenep merupakan yang pertama berjalan di Madura. Tetapi, kesiapan lahan pembangunan sekolah permanen justru lebih cepat di Sampang,” tuturnya.
Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Sumenep Abd. Rahman Riadi menyebut, orang tua siswa masih banyak yang ragu untuk menyekolahkan anaknya ke Sekolah Rakyat.
Hal itu dipicu belum adanya gedung dan ruang kelas permanen. Selain itu, minimnya publikasi mengenai sistem pembelajaran dan profil sekolah juga menjadi penyebab rendahnya pemahaman masyarakat terhadap konsep Sekolah Rakyat.
”Sosialisasi dan publikasi program masih perlu diperkuat agar masyarakat lebih memahami keberadaan Sekolah Rakyat,” terangnya.
Di sisi lain, pembangunan gedung permanen SRT di Kabupaten Sumenep dipastikan belum bisa dimulai dalam waktu dekat.
Rahman mengatakan, pembangunan baru direncanakan pada triwulan ketiga tahun ini atau sekitar September.
Pasalnya, lahan yang disiapkan untuk pembangunan masih berstatus lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B), sehingga pemerintah harus menyelesaikan proses administrasi dan menunggu rekomendasi dari Kementerian Pertanian. ”Saat ini masih dalam tahap legalisasi,” tandasnya. (tif/han)
Editor : Amin Basiri