SUMENEP, RadarMadura.id – Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan (DKUPP) Sumenep kembali mengucurkan anggaran untuk aglomerasi pabrik hasil tembakau (APHT). Total dana yang disediakan mencapai Rp 3,5 miliar.
Sumber anggarannya berasal dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) 2026.
Kepala DKUPP Sumenep Moh. Ramli mengutarakan, anggaran miliaran tersebut dinilai belum cukup untuk memenuhi semua kebutuhan APHT.
Baik dalam pembangunan fisik serta kebutuhan sarana dan prasarana.
”Alokasi anggaran untuk pembangunan gudang sebesar Rp 1,5 miliar. Sisanya untuk belanja sarana prasarana lainnya,” tuturnya.
Anggaran miliaran itu juga dialokasikan untuk belanja berbagai peralatan seperti AC, gorden, peralatan studio audio APHT.
Termasuk juga belanja kendaraan roda dua, megafon, mobil operasional logistik APHT, lemari arsip, peralatan kantor, dan mesin pemotong rumput.
Namun, belanja sarana prasarana tersebut belum terealisasi. ”Masih belum direalisasikan,” ujar Romli.
Anggota Komisi II DPRD Sumenep Masdawi menyatakan, legislatif memberikan atensi khusus terkait pelaksanaan proyek pembangunan gedung APHT.
Menurutnya, program itu telah memakan anggaran yang sangat besar.
Sejak awal proyek ini dikerjakan, uang negara yang dihabiskan mencapai Rp 24,9 miliar. Pada 2021 dianggarkan Rp 9,7 miliar, 2022 dialokasikan Rp 2 miliar, dan 2023 menelan Rp 3,4 miliar.
Pembangunan dilanjutkan pada 2024 dengan anggaran Rp 1,9 miliar, lalu 2025 menghabiskan Rp 4,4 miliar.
”Jangan sampai pembangunan gedung APHT dan belanja sarana lainnya menjadi proyek gagal,” tegasnya.
Karena itu, Masdawi meminta organisasi perangkat daerah (OPD) pelaksanaan program melaporkan tiap progres kegiatan secara transparan.
Termasuk juga berkaitan dengan pengelolaan fasilitasnya.
”Sekarang kan sudah beroperasi dan melakukan produksi, itu harus jelas progresivitasnya,” pesannya. (tif/bil)
Editor : Amin Basiri