SUMENEP, RadarMadura.id – Jumlah penerima bantuan langsung tunai (BLT) dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) tahun ini berkurang jika dibandingkan 2025.
Tahun lalu, jumlah penerima bantuan mencapai 5.100 orang. Tahun ini, kuota yang tersedia hanya 2.600 penerima.
Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Sumenep Abd. Rahmad Riadi menuturkan, tahun ini jumlah penerima BLT DBHCHT berkurang akibat pagu anggarannya minim.
Tahun lalu jumlah penerima mencapai 5.100 orang karena ada tambahan anggaran pada APBD Perubahan.
”Sebenarnya kalau APBD murni tahun lalu jumlah penerima hampir sama dengan yang sekarang,” tuturnya.
Dia menyampaikan, saat ini pihaknya masih menunggu data para penerima manfaat dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) dan Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker).
Menurutnya, data penerima bantuan sedang diverifikasi dan validasi di kedua instansi tersebut.
”Pendataan buruh tani tembakau dilakukan DKPP, sementara buruh pabrik tembakau datanya di disnaker,” ucapnya.
Rahman menjelaskan, pencairan BLT DBHCHT ditargetkan lebih awal dibandingkan tahun sebelumnya. Pencairan bisa dilakukan pada Juni atau Juli.
”Uang itu sangat vital bagi buruh tani. Tahun sebelumnya dicairkan Agustus,” terangnya.
Dia menambahkan, pihaknya tidak dapat memastikan apakah tahun ini ada penambahan penerima pada APBD Perubahan 2026.
Jika melihat postur APBD, kemungkinan tidak ada penambahan jumlah penerima.
”Kalau ada tambahan di PAK berarti ada dua kali penyaluran. Nominalnya sama seperti tahun sebelumnya, Rp 900 ribu,” imbuhnya.
Anggota Komisi IV DPRD Sumenep Sami'oeddin menekankan agar proses verifikasi dan validasi penerima bantuan dilakukan dengan benar.
Harapannya, bantuan untuk petani dan buruh pabrik rokok itu tepat sasaran.
”Vervalnya harus benar dan cepat. DBHCHT itu diberikan untuk menunjang dan membantu masyarakat,” tandasnya. (tif/bil)
Editor : Amin Basiri