SUMENEP, Jawa Pos Radar Madura – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Sumenep kembali menuai sorotan.
Pasalnya, sejumlah dapur kedapatan menyalurkan makanan yang dinilai tidak layak konsumsi.
Salah satunya terjadi di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Sumenep Batang-Batang Daya di bawah naungan Yayasan Bakti Bunda Berjaya.
Dapur tersebut beberapa kali menyalurkan makanan bermasalah.
Berdasarkan catatan yang dihimpun Jawa Pos Radar Madura, ditemukan selada berulat pada Senin (2/2), lauk ayam basi pada Rabu (8/4), serta nasi berulat pada Rabu (22/4).
Keluhan terbaru muncul pada penyaluran menu Selasa (5/5). Kali ini, para siswa mempersoalkan ukuran buah pisang yang diterima dalam paket MBG.
Dalam satu distribusi, ukuran pisang dinilai tidak seragam, mulai dari kecil hingga besar. Kondisi itu memunculkan kesan ketidaksesuaian porsi antar penerima.
Keluhan serupa juga muncul di SPPG Sumenep Pragaan Prenduan yang berada di bawah naungan Yayasan Al-Azhar. Menu yang diterima siswa pada Selasa (5/5) diduga dalam kondisi basi.
Selain itu, SPPG Sumenep Dungkek Candi juga disebut menyalurkan makanan basi pada Senin (27/4). Kondisi tersebut memicu keluhan dari para penerima manfaat.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPRD Sumenep Indra Wahyudi meminta satuan tugas (satgas) pengawasan program MBG bergerak lebih aktif menyikapi temuan makanan tidak layak konsumsi yang kembali mencuat di Kota Keris.
Menurut dia, satgas tidak cukup hanya menunggu laporan dari masyarakat, tetapi harus turun langsung melakukan pengawasan di lapangan.
Indra menilai, selama ini peran satgas belum terlihat maksimal, khususnya dalam mengawasi dapur penyedia menu MBG.
Padahal, ketika muncul persoalan seperti makanan basi atau kualitas menu yang tidak sesuai standar, seharusnya ada langkah cepat dan tindakan konkret dari tim pengawas.
Dia menegaskan, satgas harus rutin melakukan inspeksi mendadak ke setiap dapur MBG guna memastikan keamanan, kualitas, dan kelayakan makanan sebelum didistribusikan kepada penerima manfaat.
"Terutama terhadap dapur yang sebelumnya pernah mendapat catatan buruk atau berulang kali dilaporkan menyajikan menu bermasalah,” tegasnya.
Indra menilai, temuan makanan basi yang terjadi berulang menunjukkan adanya kelalaian serius dari pengelola dapur.
Karena itu, satgas diminta tidak ragu mengambil langkah tegas, termasuk menyusun laporan kepada pihak pengawas di tingkat lebih tinggi agar dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap dapur bermasalah.
"Kalau tidak ada perhatian serius dari pemerintah, terutama satgas, lalu siapa yang akan memberikan perhatian?” ujarnya.
Secara kelembagaan, dia mengaku prihatin atas berulangnya persoalan kualitas menu MBG di Sumenep.
Menurut dia, program yang bertujuan memenuhi kebutuhan gizi masyarakat itu tidak boleh tercoreng akibat lemahnya kontrol terhadap proses produksi maupun distribusi makanan.
Dia juga mengajak masyarakat ikut mengawasi jalannya program tersebut.
Jika menemukan dugaan makanan tidak layak konsumsi, masyarakat diminta mendokumentasikan temuan itu disertai bukti yang jelas agar tidak menimbulkan informasi menyesatkan.
"Kalau ada kejadian seperti ini, silakan laporkan ke satgas atau unggah ke media sosial dengan menandai BGN, dengan catatan tidak hoaks," tandasnya. (tif/han)
Editor : Amin Basiri