SUMENEP, RadarMadura.id – Pelaksanaan pemerintahan Kabupaten Sumenep dinilai berjalan pada arah yang positif.
Meski begitu, DPRD menilai ada sejumlah aspek yang perlu diperkuat guna mendukung peningkatan kualitas pembangunan dan pelayanan publik.
Ketua Pansus LKPj DPRD Sumenep Hosnan menyampaikan, pihaknya memandang kinerja pemerintah daerah selama 2025 telah menunjukkan progres yang cukup baik.
Namun, evaluasi tetap diperlukan sebagai bagian dari upaya penyempurnaan tata kelola pemerintahan secara berkelanjutan.
Menurut dia, salah satu aspek paling mendasar yang menjadi perhatian pansus adalah penguatan kualitas kebijakan publik.
Kebijakan yang disusun pemerintah daerah harus menjadi pijakan utama dalam pelaksanaan pemerintahan maupun pembangunan.
Tujuannya, setiap program yang dijalankan benar-benar selaras dengan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.
”Keberhasilan implementasi program daerah tidak hanya ditentukan oleh perencanaan, tetapi juga kemampuan pemerintah dalam membaca kompleksitas persoalan di lapangan. Karena itu, koordinasi dan kolaborasi yang efektif antarorganisasi perangkat daerah bersama seluruh elemen masyarakat menjadi kunci keberhasilan pembangunan,” ujarnya.
Pansus juga menyoroti pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.
Menurut Hosnan, kualitas aparatur pemerintah memiliki peran penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih profesional, responsif, dan adaptif terhadap tantangan pembangunan.
”Sumenep terdiri dari daerah daratan dan kepulauan. Kondisi itu membutuhkan pendekatan kebijakan yang inovatif serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat di berbagai wilayah secara merata,” ucapnya.
Pansus juga mendorong pemerintah daerah agar terus meningkatkan kualitas kebijakan publik yang berbasis riset dan data sesuai kebutuhan masyarakat.
Di sisi lain, sinergi antar perangkat daerah dalam pelaksanaan program pembangunan juga perlu diperkuat agar hasil yang dicapai lebih optimal.
Dalam aspek pengelolaan keuangan daerah, pihaknya meminta agar upaya optimalisasi pendapatan asli daerah serta efisiensi belanja terus dilakukan secara bertahap.
Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga keberlanjutan program pembangunan di tengah berbagai tantangan fiskal.
”Peningkatan kinerja pengawas internal, mulai dari tingkat organisasi perangkat daerah hingga desa perlu diprioritaskan pengelolaan anggaran agar lebih tertib, disiplin, dan memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat,” tandasnya. (tif/bil)
Editor : Amin Basiri