SUMENEP, RadarMadura.id – Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Sumenep mengelola anggaran yang cukup besar pada tahun ini, nilainya mencapai Rp 1.702.310.400.
Anggaran jumbo tersebut dialokasikan untuk belanja iuran jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi pekerja rentan.
Kabid Pelatihan dan Produktivitas dan Hubungan Industrial Disnaker Sumenep Eko Ferryanto mengatakan, anggaran itu akan dialokasikan kepada 11.000 penerima pada tahun ini.
Kata dia, jumlah tersebut lebih tinggi dibandingkan sebelumnya yang mencapai 5.000 penerima.
”Untuk tahun ini jumlah penerimanya jauh lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya,” terangnya.
Eko menuturkan, meningkatnya jumlah penerima manfaat dari program tersebut karena adanya pengalihan anggaran dari program pelatihan kerja ke program iuran jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian.
Sehingga, tahun ini, masyarakat yang dapat dicover oleh pemerintah semakin banyak.
Eko menyatakan, program itu manfaatnya cukup besar bagi para penerima, terutama untuk jaminan kematian dan kecelakaan kerja.
”Saya harap setiap tahunnya penerima program ini dapat terus bertambah, sehingga masyarakat yang dicover semakin banyak,” ucapnya.
Baca Juga: Akui Sulit Capai Target, DKUPP Pasca PAD Pasar Naik 50 Persen
Sementara itu, Anggota Komisi II DPRD Sumenep Juhari menekankan, program perlindungan bagi pekerja rentan tersebut harus disertai dengan pendataan yang akurat agar tepat sasaran.
Menurutnya, peningkatan jumlah penerima dari 5.000 menjadi 11.000 orang merupakan langkah positif, namun pemerintah daerah tetap perlu memastikan penerima benar-benar berasal dari kelompok pekerja rentan.
Selain itu, ia juga mengingatkan agar pengalihan anggaran dari program pelatihan kerja tidak mengurangi upaya peningkatan keterampilan tenaga kerja.
Sebab, pelatihan kerja dinilai tetap penting untuk meningkatkan produktivitas dan membuka peluang kerja baru bagi masyarakat.
”Program jaminan ini sangat baik karena memberikan perlindungan bagi pekerja rentan. Namun, pelatihan juga tidak boleh ditinggalkan, keduanya harus berjalan seimbang agar perlindungan ada, peningkatan kualitas tenaga kerja juga tetap berlangsung,” tandasnya. (tif/yan)
Editor : Amin Basiri