SUMENEP, RadarMadura.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep tidak membuka rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) pada 2026.
Padahal, terdapat 401 pegawai negeri sipil (PNS) di berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) yang segera masuk masa pensiun.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Sumenep Benny Irawan mengatakan, tiap kebijakan pemerintah daerah telah melalui pertimbangan matang.
Termasuk mengenai tidak dibukanya perekrutan CPNS tahun 2026.
Baca Juga: Atlet Orado Sampang Komitmen Raih Medali Kejurnas
”Salah satu acuannya adalah batas maksimal belanja pegawai,” katanya.
Benny tidak memberikan kepastian tahun depan akan dilaksanakan perekrutan CPNS atau tidak.
Menurutnya, hal itu tetap harus mengacu pada ketentuan yang berlaku selama satu tahun berjalan.
Khusus tahun ini, lanjut Benny, peraturan yang berlaku membatasi belanja pegawai maksimal 30 persen dari total anggaran daerah.
Sedangkan di Sumenep, kebutuhan anggaran untuk belanja pegawai melampaui batas persentase tersebut.
”Kami akan lebih mengoptimalkan SDM yang dimiliki, baik ASN maupun PPPK, agar pelayanan publik tetap berjalan maksimal,” ucapnya.
Mengenai PNS yang akan memasuki masa pensiun, dipastikan tetap mendapat hak sesuai ketentuan.
Salah satunya seperti jaminan pensiun sebagaimana diatur dalan regulasi kepegawaian.
Baca Juga: Momentum Kebangkitan di Venue Baru, Madura United Bakal Jamu Persik Kediri di SGB Hari Ini
”Kami berkomitmen untuk menjaga kualitas pelayanan publik, meskipun terjadi pengurangan jumlah pegawai secara signifikan,” jelasnya.
Sementara itu, anggota Komisi I DPRD Sumenep Hairul Anwar menyatakan langkah pemkab tidak membuka CPNS dinilai tepat.
Dia menyebut kondisi belanja pegawai di Sumenep saat ini memang telah melampaui batas maksimal.
”Jadi kalau merekrut kembali, tidak akan mengurangi persentase,” tegasnya.
Dia menambahkan, Pemkab Sumenep sebelumnya telah merekrut sekitar 5.400 PPPK yang dinilai dapat mengisi kebutuhan sementara tenaga aparatur.
Menurutnya, dengan jumlah PPPK yang telah direkrut, pelayanan publik diperkirakan tetap berjalan.
”Kalau keuangan dan fiskal kita sudah stabil, kami akan mendorong untuk membuka pendaftaran CPNS lagi,” tandasnya. (tif/han)
Editor : Hera Marylia Damayanti