SUMENEP, RadarMadura.id - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027 kemairn (30/3).
Kegiatan tersebut dilaksanakan di Pendopo Agung Keraton Sumenep.
Kegiatan tersebut dilaksanakan secara partisipatif karena menjadi momentum penting untuk merumuskan arah kebijakan pembangunan daerah di 2027 mendatang. Sehingga, berbagai stakeholder dilibatkan.
Baca Juga: Wabup Imam Ingatkan ASN Patuhi SE Penghematan BBM
Yakni, dihadiri Wakil Bupati KH Imam Hasyim dan jajaran Forum Koordinasi Pemerintah Daerah (Forkopimda) Sumenep.
Turut hadir Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setprov Jawa Timur, pimpinan komisi, dan fraksi DPRD Sumenep.
Penentuan arah kebijakan tersebut juga diikuti Sekkab dan kepala ogranisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Sumenep, camat, dan pimpinan badan usaha milik daerah (BUMD).
Selain itu, Pemkab Sumenep juga melibatkan organisasi keagamaan, akademisi, mahasiswa, lembaga swadaya masyarakat (LSM), organisasi profesi, dan insan pres.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumenep Arif Firmanto menyatakan, partisipasi masyarakat dalam musrenbang tahun ini tergolong tinggi.
Itu tercermin dari jumlah usulan yang masuk melalui sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD). Jumlahnya, mencapai 771 usulan.
”Banyaknya usulan tersebut mengindikasikan tingginya keterlibatan atau partisipasi masyarakat", ujarnya.
Dinamika tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi Pemkab Sumenep untuk menyaring secara selektif usulan yang masuk.
Sehingga, harus ada skala prioritas. Selain itu juga harus disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah.
"Serta akan kami selaraskan dengan arah kebijakan pembangunan Pemkab Sumenep", imbuhnya.
Arif menambahkan, selain usulan dari masyarakat, pokok pikiran (pokir) DPRD juga turut diakomodasi dalam proses perencanaan.
Totalnya terdapat 208 usulan pokok-pokok pikiran (pokir) anggota dewan yang telah diinput melalui SIPD.
"Program yang diusulkan tersebar di berbagai berbagai organisasi perangkat daerah", terangnya.
Seluruh usulan itu akan melalui proses verifikasi berjenjang. Mulai dari sekretariat DPRD, bappeda, hingga perangkat daerah terkait.
Proses tersebut dilakukan sebelum usulan masuk ke dokumen perencanaan pembangunan 2027.
Baca Juga: KBM Tetap Digelar Tatap Muka
Melalui forum musrenbang ini, pihaknya berharap terbangun sinergi dan komitmen kuat dari seluruh pemangku kepentingan.
Dengan demikian, perencanaan pembangunan tidak sekadar bersifat administratif.
Tetapi, juga mampu mendorong transformasi pembangunan yang lebih berkualitas, tepat sasaran, dan berkelanjutan.
"Harapannya, musrenbang ini dapat menghasilkan perencanaan pembangunan yang partisipatif, berkualitas, dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat", harapnya. (tif/jup)
Editor : Amin Basiri