SUMENEP, RadarMadura.id – Pemerintah Kabupaten Sumenep terus mematangkan langkah untuk memperkuat ketahanan pangan nasional.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Sumenep Chainur Rasyid menghadiri rapat koordinasi percepatan pelaksanaan program pembangunan pertanian tahun anggaran 2026 di Gedung Kemeterian Pertanian RI, Selasa (24/2).
Dalam forum tersebut, Chainur Rasyid menyampaikan bahwa terdapat empat fokus utama yang menjadi perhatian pemerintah pusat dan harus diimplementasikan di daerah.
Pertama, peningkatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah melalui optimalisasi peran penyuluh pertanian lapangan (PPL).
Peran PPL dinilai strategis dalam meningkatkan kapasitas petani guna mendukung percepatan swasembada pangan.
Kedua, optimalisasi sarana dan prasarana pertanian serta perluasan dan optimalisasi lahan. Program ini diharapkan mampu meningkatkan produktivitas pertanian secara signifikan.
Selain itu, penguatan kelembagaan Brigade Pangan yang baru dibentuk juga menjadi bagian dari strategi peningkatan kesejahteraan petani sekaligus menjaga ketersediaan pasokan.
Pemerintah juga mendorong penguatan hilirisasi sektor perkebunan untuk meningkatkan nilai tambah produk.
Dari lima komoditas prioritas nasional; mete, kelapa, kopi, kakao, dan tebu, Sumenep fokus pada dua komoditas unggulan, yakni mete dan kelapa.
”Saat ini luas lahan kelapa di Sumenep mencapai sekitar 3.500 hektare, sedangkan mete sekitar 1.500 hektare. Bahkan, Sumenep menjadi daerah dengan populasi kelapa terbesar di Jawa Timur,” ujarnya.
Optimalisasi lahan tidak hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan lokal, tetapi juga mendukung target ekspor nasional, termasuk satu juta ton beras dan satu juta ton jagung. Pada 2024, realisasi luas tanam padi di Sumenep bahkan melampaui target nasional.
”Dari target swasembada 2025 seluas 25.000 hektare, realisasinya mencapai 36.580 hektare. Ini capaian yang membanggakan,” jelasnya.
Baca Juga: Sekkab Agus Diminta Perkuat Kinerja Birokrasi
Dia menegaskan, pembangunan pertanian di Sumenep harus dirancang secara presisi dan responsif terhadap kondisi lokal.
Keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran, tetapi juga kesiapan data, sarana-prasarana, serta kualitas sumber daya manusia (SDM).
Karena itu, DKPP akan memperkuat basis data pertanian, meningkatkan kesiapan infrastruktur, serta mengoptimalkan kapasitas SDM agar pelaksanaan program berjalan efektif.
”Kami pastikan seluruh komponen pendukung benar-benar siap sebelum program dijalankan,” tegasnya.
Pihaknya juga akan menyusun langkah teknis di tingkat daerah. Termasuk memperkuat pendampingan kepada petani dan mengoptimalkan program prioritas.
”Ini bukan sekadar program administratif, melainkan momentum transformasi pertanian yang nyata. Kami ingin manfaatnya langsung dirasakan masyarakat, khususnya petani sebagai tulang punggung ketahanan pangan,” pungkasnya. (tif/han)
Editor : Amin Basiri