SUMENEP, RadarMadura.id – Gerakan Pemuda Madura (GPM) dan Komunitas Laknat Koruptor (KLK) melakukan aksi di depan kantor Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan (Disperkimhub) Sumenep kemarin (24/9).
Mereka mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) mengusut tuntas kasus korupsi BSPS di Kota Keris.
Selain itu, mereka juga meminta agar Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bertanggung jawab atas pernyataannya. Yakni, mengungkap dugaan korupsi BSPS senilai Rp 109 miliar di Sumenep.
Ketua GPM Syaiful Bahri mengatakan, sampai saat ini penanganan kasus BSPS belum menemui titik terang.
Menteri PKP Maruarar Sirait juga sempat mengungkap dugaan penyimpangan program dari pemerintah pusat tersebut.
”Kami minta agar Menteri Ara segera membuktikan pernyataan dugaan korupsi Rp 109 miliar di Sumenep dengan data dan fakta yang valid. Dia harus bertanggung jawab atas pernyataannya,” katanya.
Selain itu, dia mendesak kejaksaan agung segera mengusut tuntas kasus BSPS tanpa pandang bulu. Pihaknya menginginkan penegakan hukum transparan dan akuntabel demi menjunjung tinggi keadilan bagi masyarakat.
”Kami minta Kejagung harus mengambil alih dan menuntaskan kasus ini agar tidak hanya menjadi isu liar,” pinta Syaiful.
Sementara itu, Kepala Disperkimhub Sumenep Yayak Nurwahyudi menanggapi dengan singkat tuntutan para demonstran. Menurut dia, kasus BSPS sudah ditangani oleh pihak berwajib.
Dia meminta masyarakat bersabar karena mereka sedang bekerja untuk mendalami kasus tersebut.
”Terkait kasus BSPS ini, intinya kita akan tetap mengikuti proses hukum yang berlaku,” jawabnya singkat. (iqb/bil)
Editor : Amin Basiri