SUMENEP, RadarMadura.id – Jumlah pendaftar Sekolah Rakyat di Kabupaten Sumenep masih jauh dari kuota. Hingga pertengahan bulan ini baru ada sembilan calon siswa yang terdata.
Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak (Dinsos P3A) Sumenep Mustangin mengeklaim, para pendamping PKH di semua kecamatan, baik di daerah daratan maupun kepulauan, sudah turun mencari calon siswa. Namun, hasilnya tetap nihil.
Dia mengakui bahwa koordinasi antar instansi masih lemah. Pelibatan camat, dinas pendidikan, kepala sekolah, hingga penyuluh agama KUA masih belum maksimal. Padahal kerja sama lintas sektor dibutuhkan agar target cepat tercapai.
”Targetnya 100 siswa, masing-masing 50 peserta didik untuk tingkat SD dan SMP,” ungkapnya.
Mustangin menuturkan, program sekolah rakyat sebenarnya menjadi salah satu strategi pemerintah dalam menekan angka putus sekolah.
Sebab itu, dia berharap ada dukungan penuh dari pihak kecamatan dan desa.
Terutama dalam mendata calon siswa yang layak ikut program sekolah rakyat. ”Kalau semua pihak bergerak, saya yakin target itu secepatnya tercapai,” ucapnya.
Pendaftaran sekolah rakyat di Kota Keris masih dibuka hingga akhir bulan ini. Tenaga pendamping akan terus melakukan penyisiran.
Termasuk mengunjungi langsung rumah-rumah warga untuk memastikan anak yang berhak tidak terlewati.
Sementara itu, anggota Komisi IV DPRD Sumenep Sami’oeddin mempertanyakan proses sosialisasi yang dilakukan dinas terkait kepada masyarakat.
Sebab, jika sosialisasi itu hanya sebatas formalitas, program ini berpotensi menjadi proyek seremonial tanpa hasil nyata.
”Strategi yang matang dan menyentuh pada masyarakat secara langsung sangat diperlukan, bukan hanya mengandalkan kata gratis,” ujarnya. (tif/luq)
Editor : Amin Basiri