SUMENEP, RadarMadura.id – Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Sumenep belum mencairkan bantuan langsung tunai (BLT) dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT). Proses verifikasi vaktual (verval) bagi penerima menghabiskan anggaran Rp 300 juta.
Dinsos P3A Sumenep tahun ini menerima anggaran besar yang bersumber dari DBHCHT. Anggaran itu dialokasikan untuk 5.000 buruh pabrik dan petani tembakau melalui BLT.
Kepala Dinsos P3A Sumenep Mustangin melalui Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos) Erwin Hendra menjelaskan, dalam proses penyaluran BLT DBHCHT ada beberapa tahapan yang harus dilalui. Mulai dari verval, monitoring dan evaluasi (monev), distribusi undangan, dan lainnya.
”Total anggaran yang kami terima memang Rp 4,8 miliar. Jika dihitung dari anggaran itu dengan 5000 penerima, memang ada sisa Rp 300 juta,” terangnya Kamis (14/8).
Anggaran Rp 300 juta itu digunakan untuk proses penyaluran bantuan. Penggunaan DBHCHT itu benar-benar selektif, sehingga pihaknya tidak bisa bermanuver. Misalnya, kalau anggaran yang khusus BLT, tidak boleh dialokasikan untuk kegiatan lain.
”Jadi, semua kegiatan proses penyaluran itu sumber anggarannya diambil dari DBHCHT Rp 300 juta itu,” katanya.
Hendra menjelaskan, ribuan penerima itu akan mendapatkan bantuan Rp 900.000 selama tiga bulan.
”Setiap bulan mereka mendapatkan Rp 300 ribu, tapi pencairannya digabung selama tiga bulan,” tutupnya.
Sementara itu, Kabag Perekonomian dan SDA Setkab Sumenep Dadang Dedy Iskandar menuturkan, penyaluran DBHCHT bagi organisasi perangkat daerah tahun ini mengacu pada regulasi baru. Yakni, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 72/2024 tentang Penggunaan DBHCHT.
Pemanfataannya, 50 persen untuk program kesejahteraan masyarakat, 40 persen untuk bidang kesehatan, dan 10 persen untuk penegakan hukum. Alokasi 50 persen untuk kesejahteraan masyarakat masih dibagi dua. Yakni, 30 persen untuk bantuan dan 20 persen nonbantuan.
”Kami harap ketiga bidang itu dapat mendorong pembangunan berkelanjutan serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Terutama petani tembakau, buruh tani, dan pekerja pabrik rokok,” harapnya. (tif/luq)
Editor : Hera Marylia Damayanti