SUMENEP, RadarMadura.id – Inspektorat dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Sumenep sampai saat ini masih dijabat pelaksana tugas (Plt). Pemkab Sumenep berencana melakukan pengisian setelah Agustus. Penetapan jadwal itu dilakukan seusai mendapatkan izin dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo mengatakan, pengisian OPD yang kosong tersebut harus melalui prosedur. Salah satunya, harus mengantongi izin dari Kemendagri.
Kami sudah mendapatkan persetujuan dari pemerintah pusat untuk melakukan mutasi dan rotasi jabatan ASN. Mutasi bisa dilakukan setelah Agustus, katanya.
Menurut Fauzi, izin mutasi dari Kemendagri menjadi syarat utama bagi kepala daerah untuk melakukan rotasi, mutasi, maupun promosi jabatan. Maka dari itu, mulai kemarin pihaknya menunggu arahan dan petunjuk dari pemerintah pusat.
Sehingga, proses pengisian pejabat itu tidak menyalahi aturan. Intinya kita ingin melangkah sesuai dengan aturan. Apalagi ini menyangkut pengisian kepala OPD strategis, tegasnya.
Dijelaskan, kekosongan kepala di dua OPD tersebut cukup berpengaruh terhadap efektivitas kinerja dan jalannya roda pemerintahan. Khususnya, dalam hal pengawasan internal dan pengelolaan sumber daya manusia (SDM).
”Mutasi jabatan diharapkan dapat membawa penyegaran sekaligus meningkatkan kinerja ASN dalam mendukung program-program pembangunan,” imbuh Fauzi. (iqb/yan)
Editor : Hendriyanto