SUMENEP, RadarMadura.id – Pemkab Sumenep melalui tim pengendalian inflasi daerah (TPID) akan mengambil langkah antisipatif pasca mencuatnya isu peredaran beras oplosan di sejumlah daerah. Langkah itu dilakukan agar insiden tersebut tidak terjadi di Kota Keris.
Kabag Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) Setkab Sumenep Dadang Dedy Iskandar menyampaikan, hingga saat ini di Sumenep belum ditemukan beras oplosan. Namun, pihaknya tetap menyiapkan langkah antisipatif.
”Kami mengagendakan melakukan pemantauan langsung ke bawah,” katanya.
Dia menegaskan, sejauh ini TPID Sumenep belum menerima laporan terkait adanya praktik pengoplosan beras.
”Bila nanti ditemukan pelanggaran, TPID yang berasal dari unsur polres, kejaksaan, dan kodim, akan mengambil tindakan sesuai dengan aturan,” paparnya.
Dia mengimbau kepada para pelaku usaha, khususnya yang menjadi binaan Bulog dan OPD teknis, untuk tidak melakukan praktik curang yang dapat merugikan masyarakat.
Misalnya, mencampur beras kualitas rendah dengan kualitas premium. ”Pasti akan kami tindak tegas,” janjinya.
Sekadar diketahui, kasus beras oplosan mencuat setelah Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman membongkar temuan lapangan yang dilakukan Kementerian Pertanian (Kementan) bersama satgas pangan dan unsur pengawas lainnya.
Disebutkan, dari 268 beras yang diuji di 13 laboratorium di 10 provinsi, terdapat 212 merek yang ditemukan bermasalah. (tif/yan)
Editor : Hera Marylia Damayanti