SUMENEP, RadarMadura.id – Rapat paripurna digelar di Kantor DPRD Sumenep Jumat (11/7). Agendanya, penyampaian nota jawaban bupati atas pemandangan umum (PU) fraksi-fraksi DPRD Sumenep terhadap raperda perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah (P-APBD).
Nota jawaban bupati tersebut disampaikan Wakil Bupati Imam Hasyim. Dia berterima kasih kepada fraksi-fraksi di DPRD yang memberikan PU melalui juru bicaranya masing-masing. PU yang disampaikan menjadi masukan dan bahan kajian untuk menyempurnakan P-APBD.
Salah satu masukan yang disampaikan yaitu masalah peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Selama ini pemkab telah melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi untuk meningkatkan PAD. Salah satunya dengan melakukan perubahan regulasi.
Yakni, terbitnya Peraturan Daerah (Perda) 5/2025 tentang Perubahan Perda 1/2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi. ”Selain itu, kami juga bersinergi dengan berbagai instansi terkait dengan membentuk tim optimalisasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah,” ujarnya.
Sementara berkenaan dengan masalah efisiensi, Pemkab Sumenep telah melakukan pemangkasan anggaran di 54 organisasi perangkat daerah (OPD). Nilainya Rp 59,667 miliar. Efisiensi itu meliputi penyesuaian belanja alat tulis kantor (ATK), perjalanan dinas (perdin), acara seremonial, dan belanja lainnya.
”Hasil efisiensi ini digunakan menutup defisit silpa dan realokasi anggaran. Di antaranya untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan di kepulauan dan penyesuaian belanja tidak terduga,” terangnya.
Masalah lain yang menjadi koreksi fraksi-fraksi di DPRD adalah berkenaan dengan realisasi anggaran. Persoalan tersebut telah disesuaikan dengan sistem pengelolaan keuangan daerah.
”Pemkab telah melakukan evaluasi secara periodik dengan melaksanakan desk evaluation setiap akhir triwulan,” sambungnya.
Sementara untuk realisasi program fisik, pihaknya telah melakukan monitoring untuk mendapatkan informasi di wilayah daratan maupun kepulauan. Tujuannya, untuk memastikan program pembangunan yang dilaksanakan pemerintah tepat waktu.
Sedangkan untuk kesenjangan antara pembangunan kepulauan dan daratan telah dilakukan dengan berbagai langkah strategis. Yakni, dengan menyusun rencana pembangunan berbasis kewilayahan, peningkatan aksesibilitas transportasi, pembangunan infrastruktur yang merata, dan penguatan ekonomi lokal berbasis kepulauan.
”Selain itu juga pembangunan partisipatif dan desentralisasi program, monitoring dan evaluasi secara berkala,” tutupnya. (tif/jup)
Editor : Hera Marylia Damayanti