SUMENEP, RadarMadura.id – Sejumlah fraksi DPRD Sumenep menyampaikan pemandangan umum (PU) terhadap raperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sumenep 2025-2029. Mereka meminta agar pembangunan di wilayah kepulauan harus diprioritaskan.
Anggota Fraksi PKB DPRD Sumenep Akhmadi Yasid menyampaikan, pemerataan pembangunan harus menjadi titik berat dalam pembangunan infrastruktur. Sehingga, tidak ada lagi dikotomi antara daratan dan kepulauan.
”Ketersediaan infrastruktur berkualitas dan bisa menjangkau semua lapisan adalah sebuah keniscayaan bagi pemerintah yang memiliki visi besar kerakyatan,” katanya.
Selain itu, pihaknya juga mendorong upaya peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan dan rangka menopang semangat peningkatan pendapatan daerah.
Menurutnya, pemerintah harus mengedepankan semangat kewirausahaan. Tujuannya, mendorong potensi pendapatan daerah.
”Harus ada program unggulan, baik dari segi infrastruktur, perhubungan, keseharan, sosial budaya, sosial ekonomi yang sifatnya monumental,” sarannya.
Yazid mengungkapkan, secara geografis, hampir 50 persen masyarakat Sumenep bergantung pada sektor pertanian sebagai sumber mata pencaharian.
Tapi, nota penjelasan bupati dalam raperda RPJMD tidak memasukkan sektor ketahanan pangan dan kawasan pertanian sebagai bagian dari visi strategis bupati.
”Sektor petanian ini juga sangat penting karena merupakan bagian dari kebutuhan dasar masyarakat Sumenep,” ungkapnya.
Anggota Fraksi Partai Demokrat Afrian Muklas menyampaikan, wilayah kepualauan merupakan bagian penting di Kota Keris.
Sebab itu, pembangunan di sektor ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan pembangunan infrastruktur harus menjadi atensi khusus bagi pemerintah daerah dalam penyusunan RPJMD.
”Misalnya pembangunan infrastruktur dan jembatan di wilayah kepulauan merupakan hal utama yang harus diperhatikan. Sebab, itu yang bisa memperlancar arus perekonomian di daerah,” tutupnya. (tif/bil)
Editor : Amin Basiri