SUMENEP, RadarMadura.id – DPRD Sumenep menggelar rapat paripurna penyampaian jawaban eksekutif terhadap pemandangan umum (PU) fraksi Kamis (22/5).
Pemandangan umum itu terkait raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2024.
Paripurna dipimpin Ketua DPRD Sumenep Zainal Arifin. Dalam kesempatan itu, Wakil Bupati Sumenep Imam Hasyim menyampaikan jawaban atas beberapa catatan legislatif.
Wabup Imam menyampaikan, keberhasilan yang dicapai merupakan hasil dari kerja keras serta kolaborasi semua pihak. Baik pemerintah daerah, DPRD, masyarakat maupun dunia usaha.
Dia menjelaskan, pihaknya telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kemiskinan di daerahnya. Pemkab telah melakukan beberapa program.
Seperti pelatihan kewirausahaan, aksesibilitas modal usaha, dan membangun infrastruktur ekonomi lokal.
”Kami juga telah berupaya untuk menurunkan tingkat pengangguran terbuka (TPT) dengan melaksanakan job fair, pengembangan SDM, dan pelatihan berbasis kompetensi. Tahun 2024, TPT Sumenep 1,69 persen yang merupakan peringkat ketiga terbaik se-Jatim,” terangnya.
Imam menjelaskan, Pemkab Sumenep telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan akses pendidikan dan pelayanan kesehatan, baik di daratan maupun kepulauan.
Selain itu, telah melakukan upaya untuk meningkatkan PAD dengan melakukan monitoring dan membina lima BUMD.
”Dalam hal lingkungan, kami juga telah melakukan banyak hal. Seperti memperkuat sistem pengelolaan sampah, mendorong partisipasi masyarakat melalui edukasi dan kampanye lingkungan, serta melakukan pemantauan kualitas air sungai dan udara secara berkala,” jelasnya.
Dalam bidang infrastruktur, pemkab telah melakukan upaya untuk membangun infrastruktur yang berkualitas di daratan dan kepulauan, melalui pembangunan infrastruktur yang bersifat prioritas dan mendukung misi pengentasan kemiskinan.
Baca Juga: Sambut HBDI dengan Penuh Sukacita RSUDMA Berkomitmen Tingkatkan Layanan
Dalam beberapa bidang lain, pihaknya telah meningkatkan ketersediaan listrik di kepulauan dengan pembangunan PLTS dan PLTD.
”Kami juga telah melakukan upaya untuk meningkatkan transparansi dan efektivitas pengelolaan keuangan dengan penggunaan sistem informasi dan rekonsiliasi keuangan dan aset secara berkala, serta mendorong pengawasan publik melalui kanal pelaporan masyarakat dan penerapan sistem elektronik,” terang Imam. (tif/luq)
Editor : Hera Marylia Damayanti