SUMENEP, RadarMadura.id – Legislatif menuding keberadaan aplikasi sistem informasi ketenagakerjaan (Sisnaker) dinilai hanya formalitas. Sebab, program yang dicanangkan dinas ketenagakerjaan (disnaker) itu dianggap kurang efektif menekan angka pengangguran.
Anggota Komisi II DPRD Sumenep Masdawi menyatakan, dirinya terus mencermati pendataan melalui aplikasi Sisnaker. Namun, dia menilai hingga saat ini tidak ada perubahan signifikan. ”Jangan hanya formalitas, tetapi harus dioptimalkan,” tegasnya.
Menurut dia, pihaknya akan mengevaluasi kinerja organisasi perangkat daerah (OPD). Dia minta dinas terkait lebih serius mengentaskan persoalan pengangguran di Kota Keris. ”Kinerjanya harus ditingkatkan dan lebih baik. Kami akan melakukan evaluasi,” tegasnya.
Sementara itu, Kabid Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja Dinas Ketenagakerjaan Sumenep Eko Kurnia Mediantoro mengakui, hingga saat ini angka pengangguran rata-rata di atas 1.000 orang. Khususnya, bagi warga yang sudah menyandang gelar sarjana.
”Kami ingin menekan dan meminimalkan angka pengangguran dengan melakukan pendataan melalui aplikasi Sisnaker,” tuturnya.
Dia menjelaskan, pihaknya akan terus mengusahakan agar warga bisa terhubung dengan sejumlah perusahaan lokal, regional, bahkan hingga nasional.
Dia mengatakan, pada 2024 sudah ada 489 orang dari berbagai jenjang yang tercatat sebagai pencari kerja. Namun, tidak semuanya mendapatkan pekerjaan lantaran tidak sesuai dengan jenis pekerjaan yang dikehendaki.
”Tahun ini kami akan berusaha maksimal agar banyak warga bisa mendapatkan pekerjaan,” tandasnya. (tif/yan)
Editor : Ina Herdiyana