SUMENEP, RadarMadura.id – Pengelolaan keuangan daerah tidak lepas dari perencanaan dan proses penganggaran.
Karena itu, Pemkab Sumenep tidak dapat mengelola keuangan secara efektif apabila sistem perencanaan dan penganggaran tidak sesuai aturan.
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sumenep Abdul Hamid Ali Munir mengatakan, salah satu tahapan yang harus dilalui adalah penyusunan rancangan kebijakan umum anggaran (KUA) dan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) oleh tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) dan badan anggaran (banggar).
KUA-PPAS haruslah berpijak pada kondisi ekonomi makro daerah yang berisi asumsi penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dengan menitikberatkan sektor kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, dan kebijakan pembiayaan daerah.
”Baru kemudian penyusunan PPAS untuk menentukan skala prioritas pembangunan daerah yang tertuang dalam rancangan program kegiatan di masing-masing OPD. PPAS ini diharapkan bisa berkesesuaian dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat,” katanya kepada Jawa Pos Radar Madura (JPRM).
Menurutnya, setelah mencermati rancangan KUA-PPAS APBD Perubahan 2024 dan pembahasan bersama TAPD, Banggar DPRD Sumenep memberikan tiga rekomendasi yang harus dilakukan pemkab.
Pertama, pemkab melakukan proses verifikasi anggaran sampai proses pencairan.
Sebab, serapan anggaran di beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) terbilang masih kecil.
”Jangan menggunakan pola lama lagi yang bikin ribet. Segera lakukan perubahan, misalkan melalui media yang cepat dan praktis,” tambahnya.
Rekomendasi kedua, pemkab memberikan tambahan staf pendamping di sekretariat DPRD. Sehingga, tugas-tugas legislatif bisa lebih cepat.
”Kemudian ada permintaan penambahan tenaga ahli. Tapi, ini sifatnya menyesuaikan dengan kebutuhan,” ucapnya.
Selanjutnya rekomendasi terakhir adalah, banggar DPRD minta agar rekomendasi tersebut menjadi perhatian eksekutif dalam proses penyusunan dan pembahasan rancangan perubahan APBD 2024.
”Sehingga, alokasi anggaran dapat disesuaikan dengan program prioritas pembangunan yang berkelanjutan dan sesuai kebutuhan masyarakat,” tandasnya. (di/yan)
Baca artikel dan berita menarik dari RadarMadura.id lainnya di Google News
Editor : Hera Marylia Damayanti