SUMENEP, RadarMadura.id – Program peningkatan kapasitas kepala desa (Kades) ke Bandung yang diinisiasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sumenep dinilai kurang transparan.
Meski agenda kegiatannya sudah dibuat, perincian biayanya tidak dipaparkan. Penggunaan uang Rp 2,4 miliar itu buram.
Para Kades dijadwalkan berangkat Kamis (25/7) sekitar pukul 16.00 dari Stasiun Gubeng, Surabaya, menuju Bandung.
Berdasar penelusuran koran ini, anggaran kereta menuju Bandung pada jam tersebut berkisar Rp 560 ribu sampai Rp 600 ribu.
Para Kades nantinya juga akan menginap di Hotel Aryaduta, Crowne Plaza Hotel, dan Western Premiere La Grande Hotel Bandung.
Tarif bermalam paling murah ketiga hotel tersebut berkisar Rp 616.381 sampai Rp 1.920.749.
Salah seorang narasumber (narsum) koran ini yang enggan namanya disebutkan mengatakan, mayoritas Kades sudah melakukan pembayaran Rp 7,5 juta.
Namun, mereka tidak mengetahui perincian penggunaannya. ”Uangnya digunakan untuk apa saja tidak diinformasikan,” katanya.
Ketua Asosiasi Kepala Desa (AKD) Sumenep Miskun Legiono menyatakan, berkenaan dengan program ke Bandung, sudah ada pihak ketiga yang mengurus.
Jadi, dia tidak tahu-menahu berkenaan dengan anggarannya. ”Pembayaran langsung ke pihak ketiga. Mereka yang mengelola,” katanya.
Miskin Legiono menambahkan, kegiatan tersebut sudah disetujui oleh seluruh Kades. Sebab, program peningkatan kapasitas Kades itu merupakan amanat Undang-Undang Desa. ”Ini amanat undang-undang yang harus dilaksanakan,” ucapnya.
Sementara itu, Kepala DPMD Sumenep Anwar Syahroni Yusuf belum bisa dimintai komentar berkenaan dengan program tersebut.
Sebab, berulang kali dihubungi melalui handphone-nya, yang bersangkutan tidak merespons. (iqb/yan)
Editor : Ina Herdiyana