Nasional Madura Food & Travel Sastra & Budaya Sportainment Hiburan Features Cek Fakta Catatan Pendidikan Hukum Kriminal Ekonomi Bisnis Internasional Lifestyle Oto & Tekno Religi Ibu & Anak Kesehatan Radar Madura TV

Diskan Sumenep Krisis Anggaran, Tahun Ini Hanya Kecipratan APBD Rp 2 Miliar

Hera Marylia Damayanti • Selasa, 6 Februari 2024 | 16:40 WIB
ALAT TANGKAP: Sejumlah perahu nelayan sandar di Pelabuhan Tanjung, Kecamatan Saronggi, Sumenep. (DOKUMEN JPRM)
ALAT TANGKAP: Sejumlah perahu nelayan sandar di Pelabuhan Tanjung, Kecamatan Saronggi, Sumenep. (DOKUMEN JPRM)

SUMENEP, RadarMadura.id – Dinas Perikanan (Diskan) Sumenep krisis anggaran. Pasalnya, organisasi perangkat daerah (OPD) ini hanya mendapat alokasi anggaran Rp 2 miliar tahun ini. Diskan harus memanfaatkan anggaran itu selama setahun.

Kepala Diskan Sumenep Agustiono Sulasno menyampaikan, instansinya biasa mendapat alokasi anggaran dari berbagai sumber di luar APBD.

Seperti, kucuran anggaran pusat berupa dana alokasi khusus (DAK) dan dana tugas pembantuan (TP). ”Tetapi, untuk tahun ini tidak ada,” ungkapnya.

Mengenai alokasi anggaran yang bersumber dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) memang tidak pernah kebagian.

Maka dari itu, kata Agus, tahun ini sekadar mengandalkan alokasi APBD untuk program selama satu tahun.

”Program kami tahun ini hanya sosialisasi dan pemberdayaan. Yaitu, kepada nelayan dan pembudi daya ikan,” sebutnya.

Karena anggaran yang tersedia sangat minim, Diskan Sumenep tidak mencanangkan program bantuan atau hibah.

Baik kepada nelayan maupun pembudi daya ikan. Kecuali, jika nanti ada kucuran dana dari pemerintah pusat atau provinsi.

Selama ini, lanjut Agus, sudah dilakukan berbagai upaya untuk mengajukan permohonan alokasi anggaran. Khususnya, kepada pemerintah provinsi (pemprov) dan pusat.

Sebab, ketersediaan APBD dianggap tidak memungkinkan. ”Pengajuan sudah dilakukan pada 2023. Tetapi, sampai sekarang belum ada perkembangan informasi,” jelasnya.

Agus mengatakan, program yang dicanangkan melalui APBD pada tahun ini belum direalisasikan.

Sebab, instansinya masih dalam tahap mempersiapkan rencana teknis pelaksanaan kegiatan. ”Dalam waktu dekat segera kami mulai,” tandasnya.

Anggota Komisi II DPRD Sumenep Zainal Arifin mendorong agar eksekutif lebih mengoptimalkan koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat.

Supaya, pengajuan anggaran yang dilakukan dapat secepatnya menemukan kejelasan.

”Untuk program yang sudah tersedia anggarannya, segera direalisasikan. Di luar itu, upaya pengajuan anggaran di luar APBD juga harus dioptimalkan,” katanya. (bus/luq)

Baca artikel dan berita menarik dari RadarMadura.id lainnya di Google News

Editor : Hera Marylia Damayanti
#krisis anggaran #alokasi anggaran #pemerintah pusat #dak #Diskan Sumenep #pemprov