SUMENEP, RadarMadura.id – Penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dan LPG kemasan 3 kilogram menjadi salah satu atensi pemerintah. Karena itu, Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) Setkab Sumenep intens melakukan monitoring dan evaluasi (monev).
Kabag Perekonomian dan SDA Setkab Sumenep Dadang Dedy Iskandar mengatakan, institusinya melakukan monev secara rutin. Utamanya, pada akhir dan awal tahun. Termasuk pada momentum Hari Raya Idul Fitri. Dalam kegiatan tersebut, Pemkab Sumenep selalu melibatkan sejumlah pihak.
Misalnya, Pertamina dan aparat penegak hukum (APH). Hal tersebut bertujuan untuk memastikan penyaluran BBM bersubsidi dan LPG kemasan 3 kilogram tepat sasaran.
”Dengan mekanisme pengawasan seperti ini, realisasi BBM dan LPG 3 kilogram diharapkan sesuai dengan regulasi dan kebutuhan riil masyarakat,” ucapnya.
Dijelaskan, monev yang dilakukan secara rutin oleh institusinya tersebut juga bertujuan untuk meminimalisasi berbagai potensi pelanggaran. Baik yang dilakukan oleh penyalur BBM bersubsidi dan LPG kemasan 3 kilogram. Juga berbagai potensi pelanggaran yang dilakukan oleh konsumen.
”Menjelang akhir tahun, realisasi penyaluran BBM bersubsidi dan LPG 3 kilogram terpantau stabil. Seperti BBM jenis pertalite. Hingga pekan ini, realisasi yang sudah tersalurkan mencapai 75 persen dari total stok subsidi. Khusus untuk solar sudah mencapai 95 persen dari total stok subsidi. Khusus pertamax, tidak ada subsidi,” paparnya.
Dadang menambahkan, untuk realisasi BBM jenis solar perlu disesuaikan. Salah satu pertimbangannya, stok subsidi hampir mencapai 100 persen.
”Penyesuaian ini bisa dilakukan dalam bentuk pengawasan ketat serta penerbitan surat rekomendasi pembelian BBM bersubsidi,” ungkapnya.
Ditambahkan, penyaluran BBM bersubsidi diprioritaskan untuk kelompok nelayan dan petani. Untuk pendistribusiannya, tentunya disesuaikan dengan kebutuhan riil di lapangan. Karena itu, pengawasan proses pendistribusian harus dilakukan secara maksimal.
”Tujuannya, supaya tepat sasaran dan benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan,” tuturnya.
Dadang menambahkan, surat rekomendasi yang sudah diterbitkan tersebut tidak boleh disalahgunakan. Contohnya, dimanfaatkan untuk mengambil keuntungan di luar ketentuan yang berlaku. Karena itu, diperlukan kesadaran pemilik stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) untuk melakukan pengawasan secara ketat.
”Seperti melakukan pengisian BBM menggunakan jeriken. Itu menjadi salah satu perhatian pemerintah untuk diawasi secara ketat,” pungkasnya. (bus/yan)
Baca artikel dan berita menarik dari RadarMadura.id lainnya di Google News
Editor : Hera Marylia Damayanti