SUMENEP, RadarMadura.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep mencanangkan pembangunan jalan di pintu masuk perbatasan Sumenep–Pamekasan. Proyek fisik tersebut dianggarkan Rp 2,7 miliar. Program itu akan digarap tahun depan dengan APBD murni.
Kabid Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Sumenep Salamet Supriyadi mengatakan, rencana awal mau membangun jalan lingkar selatan (JLS), tetapi dibatalkan. Anggarannya dialihkan ke pembangunan jalan di perbatasan.
Berdasar hasil kajian eksekutif bersama legislatif, pembangunan JLS dianggap tidak memungkinkan karena diprediksi menghabiskan banyak anggaran. Biaya pembebasan lahan saja memerlukan Rp 49 miliar. ”Harga tanah untuk pembangunan JLS diasumsikan mencapai Rp 3 juta per meter,” sebutnya.
Belum lagi biaya pembangunan fisik jalan tersebut. Sebab, struktur tanah yang akan dibangun lunak. Jadi, harus dilakukan banyak pekerjaan teknis. Biayanya berlipat lebih mahal dibandingkan pembangunan jalan di tanah keras. ”Atas pertimbangan itu, akhirnya rencana pembangunan JLS dibatalkan,” tuturnya.
Jalan di gerbang perbatasan kabupaten itu akan dilakukan peningkatan dan pelebaran. Kemudian, dibangun tugu keris sebagai ikon Sumenep yang dianggarkan melalui dana corporate social responsibility (CSR) SKK Migas sebesar Rp 2,5 miliar. ”Pembangunan jalan nanti menyesuaikan dengan lebar tugu keris,” katanya.
Pemkab Sumenep sedang memproses pembebasan lahan untuk pelebaran jalan. Selanjutnya, baru dapat dilanjutkan tahap pelaksanaan fisik. Selain dari APBD murni 2024, pembangunan jalan itu mendapat alokasi dari APBD Perubahan 2023. Jumlah dana perubahan anggaran keuangan (PAK) sebesar Rp 900 juta.
”Secara umum, pekerjaan fisik akan dilaksanakan tahun depan. Namun, tahun ini ada anggaran untuk timbunan yang bersumber dari PAK 2023,” paparnya.
Penimbunan lahan baru untuk pelebaran jalan segera dilaksanakan setelah pembebasan lahan. Program PAK itu ditargetkan tuntas sebelum tutup tahun. ”Jadi, tahun depan tinggal melanjutkan pelaksanaan yang dianggarkan melalui APBD murni,” ujarnya.
Anggota Komisi III DPRD Sumenep M. Muhri setuju terhadap pembangunan jalan di ujung perbatasan Sumenep–Pamekasan itu. Termasuk dengan program pembangunan tugu keris. Menurut dia, pendatang dari luar daerah memang harus disuguhi ikon menarik supaya memberikan kesan baik. ”Saya rasa, pembangunan ikon di ujung perbatasan memang penting,” paparnya.
Komisi III DPRD Sumenep menolak rencana pembangunan JLS. Sebab, jalan itu dianggap kurang efektif. Sementara jalan kabupaten lain masih banyak yang rusak. ”Sudah ada jalan utama yang masih bisa diakses. Daripada membangun JLS, lebih baik memprioritaskan perbaikan jalan kabupaten yang rusak parah,” tegasnya. (bus/luq)
Baca artikel dan berita menarik dari RadarMadura.id lainnya di Google News
Editor : Ina Herdiyana