Dalam kegiatan itu, DKPP melibatkan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3). Di antaranya, Dinas Koperasi UKM dan Perindag Sumenep, gapoktan seluruh kecamatan wilayah daratan, perwakilan kios wilayah daratan, semua distributor, dan Account Executive PT Pupuk Indonesia Wilayah Madura.
Adapun, untuk wilayah kepulauan akan kembali dilakukan roadshow bersama distributor. Kegiatannya sama, yakni pembinaan dan koordinasi penyaluran pupuk subsidi.
Kepala DKPP Sumenep Arif Firmanto mengatakan, rapat koordinasi dilaksanakan sebagai bentuk sosialisasi dan pembinaan berkenaan dengan aturan pupuk subsidi. Selain itu, sekaligus menyamakan persepsi terkait proses pengadaan, penyaluran hingga tanggung jawab pengawasannya.
”Termasuk juga sebagai upaya pembinaan kepada gapoktandes di seluruh kecamatan wilayah daratan mengenai pengadaan, penyaluran, serta penggunaan pupuk bersubsidi terhadap usaha tani,” katanya.
Arif mengatakan, kegiatan semacam ini salah satunya sebagai bentuk penekanan kepada semua pihak yang terlibat dalam penyaluran pupuk subsidi. Sebab, sekarang sudah masuk September.
Ketika September, lanjut dia, kabupaten lain di Jawa Timur sudah banyak yang mengajukan tambahan alokasi. ”Maka kita khawatir terjadi realokasi. Karena Kabupaten Sumenep untuk puncak musim tanam dengan kebutuhan pupuk yang besar ada di Oktober –Desember,” sebutnya.
Arif menyampaikan, rapat koordinasi yang dilakukan ini semata-mata untuk mempertegas fungsi pengawasan pupuk subsidi di Kota Keris. Baik yang dilakukan tim KP3, distributor, maupun OPD yang membidangi perdagangan dan lainnya. ”Sehingga, para petani dan kios paham bagaimana penyaluran hingga tanggung jawab pengawasannya,” ucapnya.
Arif berharap dengan rapat koordinasi ini para petani bisa memahami bagaimana mekanisme penyaluran dan penebusannya. Termasuk, juga bisa dipahami oleh masing-masing kios tentang tanggung jawabnya.
”Sebab, kios ini menjadi filter pertama, apakah pupuk subsidi sampai atau tidak ke tangan petani yang berhak,” katanya.
Selain itu, dapat memaksimalkan penebusan agar kuota di bulan berikutnya tidak dikurangi. ”Makanya kita duduk bersama untuk berkoordinasi agar kuota pupuk Sumenep tidak dikurangi. Sekaligus memastikan penyalurannya benar-benar sampai kepada petani yang berhak dan tepat sasaran,” tandasnya. (iqb/daf)
Editor : Ina Herdiyana