SUMENEP, RadarMadura.id – Dewan Kesenian Sumenep (DKS) yang dibentuk Pemerintah Kabupaten Sumenep kesulitan untuk berkembang.
Di antara kendalanya, anggaran minim yang dikucurkan untuk lembaga nonpemerintahan tersebut.
Ketua DKS Turmedzi Djaka mengatakan, dana hibah yang diberikan pemerintah melalui dinas kebudayaan kepemudaan olahraga dan pariwisata (disbudporapar) tidak diterima setiap tahun.
Pada 2023, DKS menerima dana hibah. Namun, tahun ini tidak ada.
Kondisi keuangan, lanjut Turmedzi, mempersulit DKS merealisasikan agenda dan program. Padahal, DKS sangat butuh bantuan dan perhatian dari pemerintah.
”Kita masih baru. Yang jelas belum bisa mencari dana sendiri untuk semua program yang kami rencanakan,” ucapnya, Minggu (3/3).
Dia menyampaikan, program DKS berjalan secara kultural. Artinya, tidak semuanya dibiayai pemerintah.
Bahkan, ada yang didanai melalui urunan karena kepedulian pengurus untuk membangun ekosistem seni budaya yang lebih baik.
”Apa pun yang kami pandang itu penting, kami kerjakan. Meski berjalan tanpa anggaran,” ujarnya.
Kepala Disbudporapar Sumenep Mohammad Iksan membenarkan, tahun ini DKS tidak mendapat dana hibah. Namun, event-event seni budaya tetap berjalan.
”Betul, tahun ini memang tidak ada hibah ke DKS. Tahun lalu sudah kami berikan sebanyak Rp 135 juta,” bebernya.
Iksan berharap, DKS tetap eksis dengan kreativitas yang bisa dilakukan. Dia berjanji, tahun depan akan menyiapkan dana hibah untuk mendukung agenda DKS.
”Kalau tahun depan insyaallah ada jatahnya. Intinya, hibah untuk DKS itu berjeda,” tandasnya. (di/bil)
Editor : Fatmasari Margaretta