Oleh MOH. BUSRI
PESTA demokrasi Pemilu 2024 segera tiba. Tahapan kampanye dimulai. Berbagai janji politik diobral di berbagai tempat. Baik oleh kandidat pendatang atau bahkan petahana. Meskipun, janji politik masa lalu, tidak semua ditepati.
Tidak ada yang salah dalam politik. Sebab, saya rasa, berpolitik adalah sebuah keharusan bagi manusia. Terutama, dalam membangun sistem sosial. Saya sangat setuju dengan ungakapan Arestoteles, yang menyebutkan manusia sebagai Zoon Politicon.
Hanya, terkadang banyak yang salah kaprah dalam menerapkan etika berpolitik. Selaiknya, politik dapat mengusung kepentingan bersama. Bukan hanya dalam lingkup kelompok tertentu. Tetapi, mencakup kepentingan atau kesejahteraan masyarakat secara universal.
Dugaan saya, semoga saja salah, kepentingan yang diusung dalam kontestasi politik hari ini, lebih dominan dihegemoni partai. Sedangkan kepentingan masyarakat komunal, sekadar menjadi dalih kampanye. Maka, tidak heran jika janji politik terkesan menjadi bom waktu yang dapat mengancam kekecewaan rakyat menengah ke bawah di kemudian hari.
Mayoritas masyarakat Indonesia, tidak terlalu cerdas untuk memahami maksud setiap janji politik yang dikampanyekan para kandidat pemimpin di negeri ini. Sebaliknya, sejumlah kandidat yang diusung partai politik merupakan orang-orang cerdas. Meskipun, terkadang kecerdasan itu hanya dipakai untuk mengelabui kepercayaan masyarakat.
Benar yang disampaikan aktor sekaligus pelawak legendaris Indonesia, Kasino. Kata dia, bangsa ini tidak kekurangan orang pintar. Tetapi, bangsa ini kekurangan orang jujur. Sebab, bermodal kecerdasan dan kepintaran, tanpa didasari dengan kejujuran, maka kecurangan akan lebih marak terjadi.
Akibatnya, dampak hal tersebut membuat masyarakat awam menjadi semakin tertindas. Terutama, kalangan menengah ke bawah. Mungkin tidak secara fisik. Namun, penindasan dalam hal kesejahteraan, tentu sudah jelas kenyataannya.
Semoga saja pada pelaksanaan pesta demokrasi yang akan datang, bangsa ini bisa lebih cerdas menentukan pilihan terhadap calon pemimpin. Setidaknya hak suara bangsa ini dapat diberikan kepada calon pemimpin sesuai pilihan hati masing-masing. Meskipun, hal tersebut seakan sangat sulit untuk bisa dilakukan. Sebab, kesadaran bangsa ini dalam berdemokrasi sudah tidak benar-benar sehat. Money politics alias politik uang sudah berakar rumput.
Itu yang membuat demokrasi bangsa ini menjadi tidak baik-baik saja. Maka dari itu, harus segera dilakukan langkah penyadaran terhadap pola pandang masyarakat secara menyeluruh.
Gerakan penyadaran ini dapat dimulai dari diri sendiri. Kemudian, dilanjutkan dengan menyadarkan orang terdekat di sekitarnya. Minimal, generasi muda yang sudah berpendidikan tidak ikut terjerumus ke dalam lembah hitam kecurangan politik praktis serupa.
Politik Santri Melawan Politisasi Santri
Kondisi demokrasi yang sudah tidak sehat harus segera diatasi. Jika dibiarkan terus berjalan tidak pada jalurnya, secara ideal akan memberikan dampak kian fatal. Tentu tantangan ini menjadi tugas generasi muda untuk menyelesaikan.
Sedangkan pemuda yang hubungannya sangat dekat dengan masyarakat dan memiliki ruang kepercayaan cukup luas adalah santri. Maka, sangat strategis jika santri mengambil peran dalam menyelesaikan persoalan demokrasi bangsa ini.
Masih berkaitan dengan masalah demokrasi, patut disadari bahwa label santri sering menjadi tumbal kampanye politik. Memanfaatkan status dan label santri untuk melancarkan kepentingan politik kelompok (partai). Mungkin kondisi itu bisa disebut sebagai politisasi santri.
Keberadaan santri memiliki pengaruh kuat di tengah sosial. Sebab, santri mampu menjangkau tiga kelompok masyarakat sekaligus. Meliputi hubungan sosial antar sesama santri. Kemudian, hubungan santri dengan masyarakat umum, serta hubungan santri dengan ulama.
Ambil contoh, seperti sistem sosial yang berlangsung di Madura. Sudah bukan sesuatu yang asing untuk memberikan kepercayaan lebih kepada santri dan ulama. Alih-alih mereka dianggap sebagai penentu moral generasi bangsa ke depan.
Mungkin hal itu yang menjadi alasan status santri selalu ditumbalkan dalam kampanye politik. Persoalan tersebut tentu sangat sulit untuk diselesaikan. Kecuali, santri mulai bergerak atas kesadaran sendiri. Yaitu, berupaya menetralisasi kepentingan politik praktis yang memanfaatkan status santri.
Politisasi santri harus dilawan dengan politik santri. Pengetahuan dan kecerdasan santri tidak bisa sekadar dimanfaatkan untuk perdebatan di meja diskusi. Tetapi, harus diimplementasikan secara nyata untuk mengatasi situasi kemelut sosial.
Gerakan politik santri melawan politisasi status santri dapat memberikan dampak luar biasa. Bahkan, tidak hanya mampu menetralisasi kepentingan politik praktis yang salah kaprah. Tetapi, kecerdasan masyarakat awam juga bisa makin ditingkatkan.
Memanfaatkan kedekatan hubungan santri dengan masyarakat, maka sosialisasi tentang demokrasi yang sehat berpotensi lebih mudah diterima. Dibandingkan, kampanye janji politik yang belum tentu ditepati secara nyata.
Bersamaan dengan itu, santri juga bisa memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Khususnya, mengenai berharganya suara demokrasi dalam pelaksanaan pemilu. Suara yang diberikan masyarakat akan menentukan sosok pemimpin di masa yang akan datang.
Jika suara demokrasi dijual dengan harga rupiah (politik uang), bersiaplah untuk kecewa di kemudian hari. Lantaran janji politik yang dikampanyekan saat ini tidak terealisasi. Sebab, suara kemenangan yang didapatkan oleh pemimpin terpilih, merupakan suara hasil membeli. Ibarat kata, belanja butuh modal, maka harus kembali modal.
Peranan santri sangat menjadi penentu suksesnya pesta demokrasi pemilu yang sehat. Maka, penting bagi santri untuk segera bangkit membangun gerakan secara masif. Supaya, masyarakat bisa memilih calon pemimpin sesuai suara hati. Bukan berdasar pengaruh ilusi janji politik atau bahkan money politics. Semoga bermanfaat. (*)
*)Wartawan Jawa Pos Radar Madura
Baca artikel dan berita menarik dari RadarMadura.id lainnya di Google News
Editor : Hera Marylia Damayanti