SAMPANG, RadarMadura.id – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sampang hanya mengandalkan anggaran pemerintah kabupaten (pemkab) sebesar Rp 75 juta untuk melakukan dropping air.
Alasannya, tahun ini BPBD tidak mendapatkan tambahan anggaran.
Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Sampang Fajar Arif Taufikurrahman mengatakan, pihaknya sudah mulai melakukan dropping air ke 12 kecamatan yang terdampak kekeringan.
Tahun ini anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 75 juta untuk dropping air yang bersumber dari APBD 2026.
Baca Juga: Pemecatan Guru Ngaji, Terduga Pelaku Pencabulan Tunggu Perkara Inkrah
”Anggaran tersebut yang kami gunakan untuk dropping air pada 12 kecamatan yang terdampak kekeringan,” ungkapnya.
Fajar mengutarakan, dropping air sudah berlangsung tiga hari.
Pihaknya hanya mengandalkan anggaran yang dialokasikan Pemkab Sampang.
Menurutnya, anggaran Rp 75 juta untuk dropping air ke daerah terdampak kekeringan sangat kurang.
Namun, pihaknya tetap memaksimalkan anggaran yang ada karena dana yang dimiliki pemkab terbatas.
”Sementara ini belum ada tambahan anggaran untuk dropping air,” tuturnya.
Meski begitu, BPBD melakukan upaya lain, yakni berkoordinasi dengan BPBD Provinsi Jawa Timur (Jatim) dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk meminta tambahan anggaran dropping air tersebut.
”Tapi, belum ada kejelasan dari BPBD Provinsi maupun BNPB,” ungkapnya.
Tahun lalu, lanjut Fajar, pihaknya meminta bantuan kepada BPBD Provinsi Jatim dan BNPB dropping air bersih tersebut.
Namun, tidak ada kejelasan, baik dari BPBD Provinsi maupun BNPB. Terakhir, pihaknya mendapatkan bantuan anggaran dari BPBD Provinsi dua tahun lalu.
Baca Juga: Intip Warna Honda NS150GX yang Bikin Penampilannya Berubah
”Kami berharap BPBD Provinsi maupun BNPB bisa memberikan tambahan anggaran, karena anggaran yang dari APBD sangat kurang untuk melakukan dropping air pada warga yang terdampak kekeringan,” harapnya.
Camat Banyuates Muhammad Imam mengatakan, sampai saat ini belum ada informasi dropping air untuk daerah terdampak kekeringan di wilayah Kecamatan Banyuates.
Di wilayahnya, ada satu desa yang terdampak kekeringan kritis, yakni Desa Lar-Lar.
Menurutnya, masyarakat di desa tersebut menginginkan pengentasan kekeringan tidak hanya dilakukan dengan upaya jangka pendek.
Masyarakat meminta pemkab bisa mengatasi bencana kekeringan dengan program jangka panjang.
”Untuk melakukan pengeboran sumber air di wilayah Desa Lar-Lar sangat sulit. Sebab, hasil kajian di lokasi tersebut tidak ditemukan sama sekali lokasi sumber mata air,” paparnya.
Imam menambahkan, ada satu solusi sebagaimana aspirasi yang disampaikan masyarakat kepada dirinya.
Salah satunya yakni pembuatan embung yang bisa menampung air sepanjang waktu.
”Tanahnya sudah ada, milik masyarakat yang bersedia lahannya dijadikan embung. Nanti airnya akan dialiri dari Waduk Nepa,” tandasnya. (bai/bil)
Editor : Hera Marylia