SAMPANG, RadarMadura.id – Sebanyak 201 anak di Kabupaten Sampang tercatat suspek campak hingga Juli 2026.
Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana (Dinkes KB) Sampang masih melakukan pemantauan dan pemeriksaan untuk memastikan status penyakit tersebut.
Ketua Tim Surveilans Imunisasi Dinkes KB Sampang Laili Nafilah menyampaikan, pencegahan campak terus dilakukan melalui program Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS).
Program tersebut mulai berjalan pada Agustus di sejumlah sekolah dengan melibatkan tenaga kesehatan dari puskesmas.
”Imunisasi ini penting untuk daya tahan tubuh mereka,” katanya Kamis (20/8).
Dia menjelaskan, persentase jangkauan imunisasi bagi anak yang duduk di bangku sekolah saat ini telah mencapai lebih dari 20 persen.
Imunisasi yang diberikan meliputi vaksin campak dan rubela (MR), difteri-tetanus (DT), tetanus-difteri (Td), serta human papillomavirus (HPV). Tahun ini, sasaran program tersebut mencapai 46.509 anak.
”Vaksinnya diberikan sesuai kelompok anak. Misalnya kelas I, maka diberikan vaksin MR dan DT,” terangnya.
Meski demikian, Laili tidak memungkiri masih ditemukan anak yang diduga terinfeksi campak.
Berdasarkan laporan dari sejumlah puskesmas hingga Juli, terdapat 201 anak berstatus suspek campak.
Selain itu, tercatat sembilan anak dilaporkan mengalami acute flaccid paralysis (AFP), tujuh anak suspek difteri, dan dua anak suspek pertusis.
”Semua statusnya masih suspek. Untuk mengetahui positif atau tidak harus dibuktikan dengan uji laboratorium,” paparnya.
Laili menambahkan, hasil sementara pemeriksaan laboratorium juga menemukan kasus positif campak di salah satu desa.
Temuan tersebut terjadi setiap minggu secara berturut-turut. Mayoritas temuan disebut berada di wilayah Kecamatan Kota, khususnya wilayah kerja Puskesmas Kamoning dan Puskesmas Banyuanyar.
”Karena masyarakat kota itu terlihat paham, ternyata mereka belum sepenuhnya (memahami pentingnya imunisasi, Red),” imbuhnya.
Laili mengaku terus membangun pola pikir masyarakat mengenai pentingnya imunisasi.
Pihaknya juga menggandeng pemangku kepentingan dan tokoh masyarakat untuk mendukung kelancaran program BIAS.
”Kami tetap mendorong bagaimana masyarakat bisa percaya, termasuk keberadaan stakeholder bisa mendukung program ini,” katanya. (ay/bil)
Editor : Hera Marylia Damayanti