SAMPANG, RadarMadura.id – Target pendapatan asli daerah (PAD) dari pengelolaan Pelabuhan Tanglok berpotensi tidak tercapai.
Sebab, hingga pertengahan semester kedua realisasinya masih di bawah 60 persen.
Kabid Perhubungan Laut Dinas Perhubungan (Dishub) Sampang Iwan Heri Susanto mengakui minimnya realisasi PAD dalam pengelolaan Pelabuhan Tanglok.
Hingga saat ini, PAD yang terkumpul baru 53,7 persen.
Target pendapatan yang dibebankan dalam pengelolaan pendapatan adalah Rp 188 juta.
Sedangkan PAD yang terkumpul baru Rp 101 juta. Dishub Sampang juga dibebankan target pendapatan melalui sewa speedboat Rp 18 juta, sementara realisasinya baru Rp 10 juta
”Jika ditotal, maka target kami Rp 206 juta,” ujarnya.
Iwan mengungkapkan, target pendapatan yang dibebankan dari pengelolaan Pelabuhan Tanglok lebih besar dibandingkan tahun lalu. Sebab, di 2025 targetnya cuma Rp 160 juta.
"Karena dana transfer ke daerah (TKD) dipangkas, kami didorong untuk meningkatkan PAD,” tambahnya.
Iwan mengaku kesulitan untuk mendongkrak perolehan pendapatan.
Potensi pendapatan yang dikelola cenderung stagnan. Sebab, sewa lahan di Pelabuhan Tanglok makin sepi.
Sementara sewa tambat kapal bergantung pada cuaca.
”Masyarakat (sewa lahan) ada yang membayar dengan sistem dicicil. Apalagi semenjak ada Suramadu, penyewa lahan pasir mulai berkurang,” ungkapnya.
Kendala lainnya yang dihadapi pemkab dalam pengelolaan pelabuhan adalah sewa tambat kapal.
Cuaca yang kurang bersahabat membuat pemilik kapal urung berhenti di tempat yang telah disiapkan pemerintah.
”Di kala ketinggian air di bawah satu meter, maka kapal tidak bisa masuk dan siang baru masuk. Sedangkan kami dibenturkan jam kerja,” pungkasnya. (ay/jup)
Editor : Hera Marylia Damayanti