SAMPANG, RadarMadura.id – Puluhan wartawan di Kota Bahari yang tergabung dalam aliansi gabungan jurnalis Kabupaten Sampang mendatangi Kantor DPRD Sampang, Jumat (31/7) pukul 08.54.
Insan pers tersebut berdemo untuk menyampaikan aspirasi ke wakil rakyat pasca Presiden Prabowo Subianto mengatakan wartawan adalah londo ireng.
Pantauan Jawa Pos Radar Madura (JPRM), peserta demo terdiri atas jurnalis dari berbagai lintas organisasi pers di Kabupaten Sampang.
Termasuk di antaranya, jurnalis Jawa Pos Radar Madura (JPRM).
Baca Juga: Bupati Sampang Lantik Faisol Ansori sebagai Pj Sekkab, Gantikan Yuliadi Setiyawan Pasca Purna Tugas
Perwakilan massa aksi Hendriyanto mengatakan, massa aksi demonstrasi ini merupakan wartawan yang tergabung pada 14 organisasi profesi wartawan yang ada di Kabupaten Sampang.
"Kami berdemo karena menolak sebutan londo ireng sebagaimana yang dikemukakan Presiden Prabowo Subianto. Sebab, wartawan bekerja untuk masyarakat," ujarnya.
Menurutnya, jurnalis Kabupaten Sampang kecewa dengan pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang telah dinilai mencoreng marwah jurnalis.
"Kami kecewa pada pernyataan presiden yang menyebut seorang jurnalis sebagai londo ireng," katanya.
Hendriyanto menilai pernyataan presiden berkonotasi negatif.
Sebab, londo ireng merupakan kalimat yang disematkan pada warga Indonesia yang membantu penjajah Belanda.
Baca Juga: Menghormati Tari, Menghargai Tubuh Penari
"Padahal, seorang jurnalis atau wartawan bekerja untuk kepentingan masyarakat, menyuarakan keadilan dan kebenaran kepada masyarakat, bukan bekerja untuk asing," ingatnya.
Dia meminta agar Prabowo Subianto meminta maaf secara terbuka kepada masyarakat luas, khususnya insan pers (jurnalis) di seluruh Indonesia.
Sebab, penyampaian Presiden RI tersebut merupakan pernyataan yang tidak tepat.
"Sosok Presiden RI yang seharusnya paham etika, justru tidak beretika dan tanpa bukti menuduh jurnalis sebagai londo ireng," sesalnya.
Dia menambahkan, beberapa penyampaian pidato Presiden RI selalu menyampaikan pidato yang keliru. Sehingga memicu ketidakkondusifan di tingkat nasional.
Ke depan, dia berharap, presiden dapat berhati-hati saat memberikan keterangan kepada publik.
"Kami meminta semua pihak juga memahami dengan baik, bahwa jurnalis bukan sebagai perusak bangsa. Saat melaksanakan tugas, jurnalis memiliki hak untuk menyampaikan kebenaran sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 40 Tahun 1999 dan Kode Etik Jurnalistik (KEJ). Tolong pemerintah jangan pernah antikritik," pintanya.
Ketua DPRD Sampang Rudi Kurniawan mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi aspirasi yang telah disampaikan rekan-rekan jurnalis kepada institusinya.
Dia sependapat dengan apa yang disuarakan oleh kaum wartawan.
"Kami sepakat, bahwa jurnalis (wartawan) bukan londo ireng," tegasnya.
Baca Juga: Enam Jam Delapan ABK Terombang-ambing di Laut Pasca KM Griya Idola Tenggelam
Rudi mengatakan, insan pers merupakan mitra pemerintah dalam memajukan daerah.
Terutama dalam membranding daerah (kabupaten, provinsi, maupun Indonesia) agar ke depan semakin lebih baik.
"Semua tuntutan yang telah disampaikan, akan kami sampaikan kepada pemerintah pusat," ulasnya.
Anggota DPRD Sampang dari Fraksi Gerindra Alan Kaisan menambahkan, sebagai kader Partai Gerindra, dia berjanji akan menyampaikan aspirasi rekan-rekan pers kepada pemerintah pusat.
Dia juga sependapat bahwa jurnalis bukan londo ireng.
"Kami sepakat bahwa jurnalis bukan londo ireng. Tapi, oknum-oknum yang berseragam pers, merusak tatanan negara, merusak tatanan daerah, itulah yang dikatakan londo ireng," tandasnya. (bai/yan)
Editor : Hera Marylia Damayanti