SAMPANG, RadarMadura.id – Legislatif Sampang angkat bicara atas polemik hengkangnya Kepala SPPG Kemala Bhayangkari Imamatul Maghfiroh yang diduga depresi.
DPRD Sampang menuding Koordinator Wilayah (Korwil) Badan Gizi Nasional (BGN) Sampang tidak becus bekerja dalam menyelesaikan polemik di internal SPPG Kemala Bhayangkari.
Ketua Komisi IV DPRD Sampang Mahfudz mengatakan, polemik SPPG Kemala Bhayangkari Cabang Sampang diperbincangkan warga Kota Bahari lantaran sudah sekitar kurang lebih dua pekan tidak mendistribusikan makan bergizi gratis (MBG). Alasannya, Imamatul Maghfiroh mengundurkan diri.
”Kami memang baru menerima informasi terkait polemik SPPG Kemala Bhayangkari Cabang Sampang tersebut,” katanya.
Baca Juga: Pemkab Sampang Siapkan Aplikasi Lapor MBG, Jadi Wadah Warga dalam Menyampaikan Keluhan
Menurutnya, penanggung jawab SPPG di level kabupaten adalah Korwil BGN Sampang.
Semua yang berkaitan dengan SPPG di bawah pemantauan dan pengawasan Korwil BGN.
”Seharusnya jika ada yang mengundurkan diri, BGN sigap menanganinya, segera ajukan pengganti,” ucapnya.
Selain itu, lanjut Mahfudz, Korwil BGN Sampang harus menelusuri pemicu Imamatul Maghfiroh depresi.
”Jangan sampai setengah hati dalam menjalankan tugas. Harus benar-benar serius dan profesional,” ingatnya.
Mahfudz menyatakan, jika SPPG tidak ada kepalanya, maka secara otomatis tidak bisa beroperasi. Seharusnya Korwil BGN Sampang segera turun tangan.
Baca Juga: Bank Sampang Raih Predikat Kinerja Keuangan Sangat Baik
”Jangan melakukan pembiaran. Misalnya, melimpahkan tanggung jawab SPPG Kemala Bhayangkari Cabang Sampang ke SPGG yang lain,” bebernya.
Mahfudz menerangkan, jika Korwil BGN Sampang benar-benar menjalankan tugas dan tanggung jawab, maka saat terjadi polemik di SPPG Kemala Bhayangkari Cabang Sampang, langsung bergerak cepat mencarikan solusi.
”Sehingga, SPPG yang bermasalah kembali beroperasi dan tidak merugikan penerima manfaat,” bebernya.
Dijelaskan, salah satu dampak tidak beroperasinya SPPG Kemala Bhayangkari Cabang Sampang adalah menghambat pendistribusian MBG dan merugikan penerima manfaat.
”Selain itu juga merugikan relawan MBG karena tidak bekerja. Termasuk merugikan mitra atau investor karena tidak mendapatkan insentif,” bebernya.
Dia mendesak, Korwil BGN Sampang lebih serius menyikapi berbagai persoalan yang membelit SPPG yang ada di Kota Bahari.
Jangan sampai melakukan pembiaran yang dapat merugikan semua pihak.
”Kalau dibiarkan, dampaknya sistemik dan meluas ke mana-mana. BGN mesti mengevaluasi kinerja Korwil BGN Sampang,” tandasnya.
Sementara itu, Korwil BGN Sampang Ratna Nur Handayani tidak bisa dimintai keterangan terbaru mengenai polemik yang membelit SPPG Kemala Bhayangkari Cabang Sampang.
Sebab, saat dihubungi melalui sambungan telepon yang biasa digunakan, yang bersangkutan tidak merespons. (bai/yan)
Editor : Hera Marylia Damayanti