SAMPANG, RadarMadura.id – Madura Development Watch (MDW) mengkritik kinerja Koordinator Wilayah (Korwil) Badan Gizi Nasional (BGN) Sampang Ratna Nur Handayani.
Pasalnya, dia tidak responsif dan bungkam atas polemik mundurnya Kepala SPPG Kemala Bhayangkari Cabang Sampang Imamatul Maghfiroh yang diduga mengalami depresi.
Hengkangnya Imamatul Maghfiroh yang dikabarkan mengalami gangguan suasana hati tersebut tersiar sejak Rabu (15/4) dan menjadi buah bibir warga sampai Kamis (16/4). Ironisnya, Ratna Nur Handayani terkesan bungkam.
Selama dua hari berturut-turut, Ratna Nur Handayani terkesan menghindar dari upaya konfirmasi Jawa Pos Radar Madura (JPRM) atas polemik tersebut.
Saat dihubungi berkali-kali melalui sambungan telepon WhatsApp (WA), yang bersangkutan tidak merespons. Pesan WA juga tidak berbalas.
Ketua MDW Sampang Siti Farida mengatakan, informasi hengkangnya Kepala SPPG Kemala Bhayangkari Cabang Sampang ramai diperbincangkan di ruang publik sebab SPPG tersebut sudah dua pekan berhenti mendistribusikan makan bergizi gratis (MBG) kepada penerima manfaat.
”Berdasar informasi yang beredar di tengah-tengah masyarakat, gara-gara Kepala SPPG-nya mengundurkan diri,” ujarnya.
Farida mengakui memang tidak tahu banyak perihal teknis operasional SPPG. Namun, secara umum, jika SPPG tidak ada kepala dapur atau Kepala SPPG, maka secara otomatis SPPG tidak bisa beroperasi.
”Jika sudah tidak beroperasi, pendistribusian MBG kepada penerima manfaat juga terhenti,” tuturnya.
Farida mengingatkan, salah satu tujuan direalisasikannya program MBG adalah agar asupan gizi anak di Indonesia bisa terpenuhi, termasuk anak-anak yang ada di Kabupaten Sampang.
Adanya polemik di SPPG Kemala Bhayangkari Cabang Sampang tersebut, menghambat realisasi salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
”Dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat, dalam hal ini penerima manfaat. Apalagi, berdasarkan informasi dari pihak sekolah, sudah dua pekan tidak menerima MBG dari SPPG Kemala Bhayangkari Cabang Sampang,” ungkapnya.
Dia sangat menyesalkan kinerja Korwil BGN karena tidak segera merespons polemik yang terjadi di SPPG Kemala Bhayangkari tersebut.
Seharusnya, Korwil BGN selaku kepanjangan tangan pemerintah pusat bergerak cepat, misalnya mencarikan solusi agar segera ada pejabat baru yang menempati posisi kepala SPPG.
”Kalau dibiarkan berlarut-larut, merugikan pelajar selaku penerima manfaat,” ingatnya.
Di sisi lain, Farida juga sangat menyesalkan sikap Korwil BGN Sampang yang justru menutup diri dari publik atas polemik yang terjadi di internal SPPG Kemala Bhayangkari Cabang Sampang.
”Ada apa dengan Korwil BGN Sampang. Jangan-jangan memang sengaja melakukan pembiaran polemik tersebut,” tudingnya.
Farida mendesak Korwil BGN Sampang bekerja secara profesional sesuai tupoksi yang telah dipercayakan pemerintah.
Jangan sampai akibat tidak cepat mengatasi polemik di internal SPPG Kemala Bhayangkari Cabang Sampang menghambat pendistribusian MBG.
”Korwil BGN itu digaji oleh negara. Seharusnya bertanggung jawab atas amanah yang telah diberikan negara,” tandasnya. (bai/yan)
Editor : Hera Marylia Damayanti