SAMPANG, RadarMadura.id – Satuan Tugas Makan Bergizi Gratis (Satgas MBG) Kabupaten Sampang mengusulkan penguatan struktur kelembagaan.
Salah satunya melalui pembentukan kelompok kerja (pokja) untuk menangani berbagai persoalan program MBG.
Namun, realisasi usulan tersebut masih menunggu petunjuk dari Badan Gizi Nasional (BGN) Provinsi Jawa Timur.
Sekretaris Satgas MBG Kabupaten Sampang Sudarmanto menyampaikan bahwa penguatan struktur itu diperlukan untuk merespons berbagai aduan yang masuk. Saat ini, satgas daerah masih berpedoman pada surat keputusan (SK) percepatan.
Baca Juga: Perolehan Suara Pileg 2024 Merosot, Aliyadi Percaya Diri Bisa Kembalikan Kejayaan PKB
"Fokus kami saat ini masih pada percepatan pelaksanaan MBG di Kabupaten Sampang. Ke depan, akan dibentuk pokja agar penanganannya lebih komprehensif,” ujarnya kemarin (4/1).
Menurut dia, perubahan struktur tersebut diharapkan dapat memperkuat fungsi kontrol dan pengawasan oleh pemerintah kabupaten.
Pokja nantinya dirancang menangani berbagai aspek, seperti penertiban, penyusunan menu, hingga standarisasi dapur.
Meski demikian, usulan tersebut masih dalam tahap konsultasi dengan pemerintah provinsi.
"Saat ini masih kami konsultasikan ke pemprov. Harapannya, ke depan juga ada sidak yang saat ini belum berjalan,” tambahnya.
Baca Juga: Rumah Tahfidz Ar Rahman Rayakan Milad ke- 9, Dorong Santri Lebih Semangat Menghafal Al-Qur’an
Sementara itu, dalam pelaksanaan pengawasan, Satgas MBG masih mengacu pada petunjuk teknis dari BGN.
Beberapa indikator yang menjadi perhatian di antaranya kepemilikan sertifikat laik higiene sanitasi (SLHS) serta instalasi pengolahan air limbah (IPAL).
“Ke depan, satgas akan fokus pada standarisasi dan kelayakan SPPG. Saat ini kami masih menunggu petunjuk lebih lanjut dari BGN,” pungkasnya. (ay/han)
Editor : Amin Basiri