SAMPANG, RadarMadura.id – Dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) tahun 2025 masih menyisakan sisa lebih anggaran (silpa) sekitar Rp 3,1 miliar.
Dana yang rencananya dipersiapkan untuk program prioritas daerah itu, belum masuk rencana kegiatan dan penganggaran (RKP) tahun 2026.
Kabag Perekonomian dan SDA Setkab Sampang Kustantinah melalui Analis Kebijakan Ahli Muda Abdi Barri Salam mengatakan, pemanfaatan silpa DBHCHT untuk program prioritas daerah masih belum final.
Baca Juga: Diduga Ngantuk, Pemotor Tabrak Innova
Sebab, sampai saat ini pemkab masih menunggu revisi atas regulasi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 72 Tahun 2024.
"Informasi terakhir yang kami terima, saat ini masih menunggu persetujuan presiden," katanya.
Menurutnya, saat ini Pemkab Sampang tengah menyusun RKP DBHCHT untuk penggunaan anggaran 2026.
Namun, dalam penyusunan dokumen tersebut tidak membahas program prioritas yang akan dimasukkan pada pemanfaatan DBHCHT atau dana silpa.
"Hanya fokus pada pagu murni sebesar Rp 26 miliar," tuturnya.
Dijelaskan, sumber program prioritas akan diambilkan dari dana silpa DBHCHT tahun 2025 lalu. Nominal silpa DBHCHT mencapai Rp 4,3 miliar.
Perinciannya, Rp 1,1 miliar dari dana tunda bayar pemerintah pusat dan Rp 3,1 miliar silpa sampai dengan 2025.
"Tapi khusus silpa Rp 1,1 miliar tetap kami masukkan di RKP awal ini. Sebab, nominal dan peruntukannya sudah ketahuan," jelasnya.
Ditambahkan, untuk silpa Rp 3,1 miliar akan masuk pada sesi RKP perubahan. Yakni pada perubahan anggaran untuk pemanfaatan dan penganggarannya.
"Sementara kami fokus pada pagu anggaran murni dan silpa tunda bayar," pungkasnya. (ay/yan)
Editor : Amin Basiri