SAMPANG, RadarMadura.id – Tahun ini Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana (Dinkes KB) Sampang melakukan pengadaan alat kesehatan (alkes).
Di antaranya Paket Reagen Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) Surveilans Kualitas Air Minum Rumah Tangga (KAMRT).
Nominal anggaran yang digelontorkan sebesar Rp 771 juta.
Informasinya, pengadaan alsintan yang merupakan paket sanitarian kit itu belum jelas.
Sebab, bidang yang menangani pengadaan paket ratusan juta tersebut saling lempar tanggung jawab.
Yakni Bidang Kesehatan Masyarakat (Kesmas) dan Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P).
Kabid Kesmas Dinkes KB Sampang Agus Mulyadi membenarkan adanya pengadaan sanitarian kit tersebut.
Namun, per Januari 2026, pengadaan alkes tersebut sudah tidak lagi ditangani bidangnya.
Melainkan, berpindah ke bidang P2P. ”Sanitarian Kit sekarang di bidang P2P,” katanya.
Dijelaskan, perpindahan tanggung jawab itu disebabkan sanitarian kit masuk pada kesehatan lingkungan (kesling).
Termasuk penanganan kesling lainnya, seperti satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG).
”Apa pun yang berhubungan dengan kesling itu ada di sana (bidang P2P),” tambahnya.
Dikonfirmasi di tempat terpisah, Kabid P2P Dinkes KB Sampang Samsul Hidayat memberikan pernyataan lain.
Dia mengeklaim pengadaan alkes tersebut tetap di bidang kesmas. Alasannya, program tersebut baru satu bulan masuk di bidangnya.
”Tetap di sana (pengadaan kesmas), apa yang mau dipertanyakan? Masak mau nanya anggaran ke saya? Kan lucu,” katanya.
Pernyataan tersebut mengindikasikan ketidaksiapan Pemkab Sampang dalam menjalankan program.
Padahal, secara peruntukan sanitarian kit sangat bermanfaat bagi kesehatan lingkungan. Yakni untuk menguji kualitas air dan udara dari pencemaran kimia atau bakteri.
Wakil Ketua DPRD Sampang Moh. Iqbal Fathoni menilai perpindahan tugas dan tanggung jawab bukanlah suatu masalah.
Namun, dia mengingatkan pengadaan alkes tersebut harus terealisasi dan tuntas secara administrasi. Sehingga, di kemudian hari tidak ada lagi masalah.
”Jangan sampai masalah sepele malah jadi masalah besar. Kepala dinkes harus mengambil langkah tegas mengenai permasalahan ini. Apalagi jika pengadaan alat ini penting dan bermanfaat bagi masyarakat,” tandasnya. (ay/yan)
Editor : Hera Marylia Damayanti