KOTA, Jawa Pos Radar Madura – Tahun ini pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) atau PKL yang menggunakan lahan pemerintah daerah (pemda) ditarik retribusi.
Tujuannya, untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Namun, sebagian PKL keberatan diminta retribusi.
Plt Kepala Diskopindag Sampang Zaiful Muqaddas melalui Kabid Koperasi dan UM Evi Hariati menyampaikan, sosialiasi penarikan retribusi kepada pelaku UMKM telah dilakukan. Penarikan dilakukan bagi UMKM yang memanfaatkan lahan pemkab.
”Itu perda baru yang ditetapkan bagi pelaku usaha,” katanya.
Penarikan retribusi dalam perda tersebut diatur. Satu meter besaran retribusinya Rp 2.500 sehingga tarif setiap UMKM tidak sama. ”Untuk penggunaan lahan ini BPPKAD yang tahu,” ungkapnya.
Dijelaskan, tempat pelaku usaha yang akan ditarik retribusi menyasar lahan yang disediakan Pemkab. Misalnya, Pujasera, GOR Indoor, area tengah Monumen Trunojoyo, area Alun-Alun Trunojoyo sisi barat dan timur. Termasuk pedagang CFD dan wahana mainan yang bergabung dengan paguyuban.
”Kalau di area bagian kodim, itu ranahnya kodim. Kalau yang di trotoar itu juga di tarik,” jelasnya.
Dia mengaku sudah mengundang ketua paguyuban mengenai penarikan retribusi tersebut. Dia diklaim mereka siap membayar retribusi. ”Mereka menyatakan siap semisal retribusi ini benar diterapkan,” klaimnya.
Ketua Paguyuban PKL Alun-Alun Trunojoyo Sampang Siti Nadia Ulfa membenarkan rencana penarikan retribusi tersebut sempat disosialisasikan.
Meski demikian, tidak semua pedangan setuju. Bahkan sebagian PKL merasa keberatan. ”Tidak semua jualan mereka itu ramai. Apalagi musim hujan,” tukasnya. (ay/bil)
Editor : Amin Basiri