SAMPANG, RadarMadura.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang dituntut lebih efektif dan efisien dalam pemanfaatan anggaran. Sebab, transfer ke daerah (TKD) 2026 berkurang hingga ratusan miliar.
Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Sampang Hurun Ien menyampaikan, pemangkasan TKD tahun ini sangat signifikan. Yakni, mencapai Rp 239,9 miliar.
”Makanya, Pemkab Sampang saat ini berupaya untuk mengoptimalkan capaian PAD,” katanya kemarin (26/1).
Akibat pengurangan TKD tersebut, APBD Kabupaten Sampang tahun ini hanya Rp 1,962 triliun. Pengurangan dana perimbangan itu terdiri atas dana alokasi umum (DAU), dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT), dan juga dana desa (DD).
”Sebelumnya DD Rp 188 miliar kini menjadi Rp 64,4 miliar,” ujar Kabid Anggaran BPPKAD Sampang Moh. Syuaib.
Dampak pengurangan TKD berimbas pada program peningkatan infrastruktur yang berbasis pelayanan publik. Bahkan, kegiatan yang masuk mandatory spending yang harusnya dialokasikan 40 persen dari total APBD, kini hanya bisa dianggarkan 30,6 persen.
”Akhirnya kegiatan untuk mendukung program infrastruktur pelayanan publik belum optimal,” jelasnya.
Saat ini pembelanjaan di setiap organisasi perangkat daerah (OPD) harus berhemat. Baik anggaran perjalanan dinas, kegiatan rapat, hingga belanja makanan minuman (mamin). Mengingat kondisi anggaran saat ini belum sehat.
”Hal ini juga sudah disampaikan oleh Bapak Bupati langsung mengenai efisiensi ini,” paparnya.
Bupati Sampang Slamet Junaidi menyampaikan, pengurangan TKD secara otomatis berdampak pada pembangunan. Namun, dirinya berkomitmen tetap menstabilkan beberapa program prioritas untuk tetap berjalan dengan baik.
Salah satunya program universal health coverage (UHC). ”Meskipun TKD berkurang, tetap kami siasati untuk UHC agar tetap berjalan dan tidak boleh ada sedikitpun pengurangan,” katanya. (ay/jup)
Editor : Hera Marylia Damayanti