SAMPANG, RadarMadura.id - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang mengusulkan tambahan kuota bahan bakar minyak (BBM) jenis solar.
Usulan itu dikemukakan untuk merespons adanya kelangkaan solar yang dikeluhkan tenaga kesehatan (nakes) Pulau Mandangin.
Analis Kebijakan Ahli Muda Bagian Perekonomian dan SDA Setkab Sampang Abdi Barri Salam mengatakan, pihaknya sudah mengetahui keluhan nakes bahwa kapal yang mengantarkan ke Pulau Mandangin mogok di tengah laut.
Menurutnya, setiap tahun pemkab mengusulkan tambahan kuota BBM.
"Baik BBM jenis pertalite maupun solar," ujarnya.
Dijelaskan, upaya Pemkab Sampang dalam mengantisipasi kekurangan kuota solar pada 2025 lantaran kuota solar sudah banyak terserap oleh masyarakat Sampang.
Sehingga, di awal Desember 2025, pemkab sudah mengajukan penambahan kuota solar sebanyak 856 kuota solar pada BPH Migas.
"Namun nilai kuota tambahan yang disetujui sepenuhnya kewenangan BPH Migas yang nantinya langsung akan dikomunikasikan oleh BPH Migas kepada Pertamina Patra Niaga," ujarnya.
Barri menjelaskan, pada Desember pihaknya didatangi oleh beberapa SPBU.
Sebab, stok solar di Kabupaten Sampang sudah menipis. "Kami sudah berkirim surat permohonan pada BPH Migas untuk disampaikan ke pusat untuk menambah kuota," ucapnya.
Diterangkan, nelayan harus memenuhi syarat untuk mendapatkan solar.
Misalnya, nelayan maupun pemilik kapal mesti memiliki surat rekomendasi dari OPD terkait.
"Untuk nelayan, rekomnya diurus di kantor diskan. Sedangkan untuk kapal transportasi laut, rekomnya diterbitkan dishub," tuturnya.
Ditambahkan, para pemilik kapal transportasi laut tidak bisa mengurus rekomendasi ke dishub.
Sebab, untuk mengurus rekom, pemilik kapal mesti melampirkan beberapa dokumen.
”Seperti surat izin berlayar dan sebagainya, yang diatur oleh BPH Migas. Faktanya, banyak pemilik kapal transportasi laut diduga membeli solar kepada nelayan," paparnya.
Ketua Komisi IV DPRD Sampang Mahfud mengatakan, transportasi laut menjadi akses utama untuk menuju Pulau Mandangin.
Jika stok BBM solar terbatas, maka jalur transportasi ke Pulau Mandangin lumpuh.
"Mulai dari pelayanan kesehatan, perekonomian, pendidikan, dan lain sebagainya," ulasnya.
Menurutnya, semua pihak mesti memberikan perhatian khusus dan lebih serius menyikapi permasalahan tersebut.
Pemkab Sampang maupun Pertamina mesti turun tangan agar segera mencarikan solusi untuk mengatasi problem tersebut.
"Pemkab melalui OPD terkait termasuk Pertamina harus segera jemput bola. Turun ke lapangan, pasti ada solusi jika benar-benar bekerja secara profesional," tandasnya. (bai/yan)
Editor : Amin Basiri