SAMPANG, RadarMadura.id - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sampang tahun ini tetap melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha.
Upaya tersebut dilakukan untuk menertibkan kewajiban pelaporan laporan kegiatan penanaman modal (LKPM).
Namun, keterbatasan anggaran membuat pembinaan tidak bisa menjangkau seluruh pelaku usaha.
Staf Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Pertama DPMPTSP Sampang Ahmad Wahid Efendi mengatakan, pendampingan kepada pelaku usaha tetap dianggarkan tahun ini.
Meski demikian, cakupannya sangat terbatas. ”Tahun ini pendampingannya sangat minim, apalagi terdampak refocusing anggaran, ujarnya Senin (1/12).
Dia menjelaskan, kegiatan pendampingan yang meliputi bimbingan teknis (bimtek) dan pengawasan hanya dianggarkan sebesar Rp 80 juta. Anggaran tersebut hanya mampu mengakomodasi 40 pelaku usaha, baik usaha mikro kecil (UMK) maupun non-UMK.
”Inspeksi hanya bisa kami lakukan kepada 40 pelaku usaha dan itu sudah selesai dilaksanakan, tambahnya.
Menurut Wahid, pada tahun-tahun sebelumnya pendampingan kepada pelaku usaha bisa dilakukan lebih maksimal.
Sebab, Pemkab Sampang masih menerima bantuan dana alokasi khusus (DAK) nonfisik dengan nilai hampir Rp 400 juta.
Namun, anggaran tersebut tidak lagi diterima tahun ini. ”Terakhir kami menerima DAK nonfisik pada 2024, setelah itu tidak ada lagi, katanya.
Dia menyebutkan, mayoritas pelaku usaha di Kabupaten Sampang bergerak di sektor perdagangan.
Namun, keterbatasan anggaran pendampingan dan pengawasan berdampak pada upaya mendorong kepatuhan pelaku usaha dalam melaporkan kegiatan investasinya. Akibatnya, realisasi investasi tahun ini belum mencapai target.
”Saat ini kami menggunakan anggaran yang bersumber dari DAU. Januari nanti kami kembali turun ke lapangan dengan anggaran baru, pungkasnya. (ay/han)
Editor : Amin Basiri