SAMPANG, RadarMadura.id – Pemkab Sampang belum menentukan pagu anggaran untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) 2026.
Namun, Badan Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPAKD) Sampang sudah menghitung kebutuhan anggaran untuk pesta demokrasi tingkat akar rumput tersebut.
Kabid Anggaran BPPAKD Sampang Mohammad Syuaib menyampaikan, pembahasan anggaran Pilkades 2026 belum final.
Pasalnya, porsi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Sampang 2026 menyusut. Sebab, pemerintah pusat mengurangi dana transfer ke daerah.
Pembahasan masih berjalan dan kami berkomitmen menyediakan (anggaran pilkades), katanya kemarin (18/11).
Pihaknya sudah menghitung kebutuhan anggaran untuk pilkades tahun depan.
Diprediksi dana dibutuhkan mencapai Rp 23 miliar. Namun, pihaknya belum bisa memastikan ketersediaan anggaran tersebut.
Kami masih menunggu pembahasan dari banggar (badan anggaran). Jadi kami belum bisa memastikan, ujarnya.
Menurut Syuaib, pelaksanaan pilkades masuk program prioritas. Sehingga, anggaran tersebut tetap harus dialokasikan.
Dilaksanakan atau tidak, pemkab harus menyediakan.
Akan kami usahakan dari berbagai sumber anggaran meskipun tidak spesifik pada sumber dana tertentu, ungkapnya.
Ketua Komisi I DPRD Sampang Muhammad Salim menyamapaikan, secara aturan, Kemendagri RI memberikan ruang terkait pelaksanaan Pilkades 2026.
Namun, ada sejumlah catatan yang harus disiapkan. Di antaranya, ketersediaan anggaran, jaminan keamanan, dan yang lainnya.
Semuanya dipasrahkan kepada pemkab, mau menunda atau melaksanakan.
Sementara di R-APBD 2026 (anggaran) pilkades ini belum dibahas, katanya.
Dia menjelaskan, jika Pemkab Sampang melaksanakan Pilkades 2026, maka pemilihan dilakukan secara bergelombang.
Yakni, hanya 143 desa dari 180 desa. Sebab, masa jabatan 37 Kades lainnya belum selesai.
Kami tetap mendukung semua kebijakan dari pemerintah daerah.
Tentunya harus sesuai dengan pertimbangan juknis dan regulasi, pungkansya. (ay/bil)
Editor : Amin Basiri