SAMPANG, RadarMadura.id – Kabupaten Sampang kembali mendapat kucuran dana dari pemerintah pusat. Anggaran yang bersumber dari dana alokasi khusus (DAK) itu dialokasikan untuk program sistem pengolahan air limbah domestik setempat (SPALDS). Total dana yang dikucurkan tahun ini mencapai Rp 2,5 miliar.
Data yang dihimpun koran ini, ada 10 desa yang kecipratan program berbentuk pembangunan toilet tersebut. Alokasi dana setiap desa tidak sama, tapi rata-rata mendapatkan Rp 300 juta (selengkapnya lihat grafis). Proyek ini tidak dikerjakan desa, melainkan kelompok swadaya masyarakat (KSM).
Kepala Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) Dinas PUPR Sampang Siti Muatifah tidak menjawab saat ditanya terkait program SPALDS. Beberapa kali dihubungi tidak direspons. Pesan WhatsApp juga tidak dibalas.
Ketua Komisi III DPRD Sampang Baihaki meminta agar dinas PUPR transparan dalam merealisasikan program. Hal itu penting agar program kerja yang dilaksanakan pemerintah daerah bisa diketahui publik. Termasuk dalam pembangunan SPALDS.
Dia mengaku tidak mengetahui secara detail terkait proyek pembangunan toilet di sepuluh desa tersebut. Sejauh ini, Dinas PUPR Sampang belum menyampaikan laporan terkait program yang bersumber dari DAK itu. Politikus PKB itu akan mengawasi program tersebut.
”Kami akan kroscek ke dinas terkait. Sejauh mana realisasi program pembangunan SPALDS itu,”
Baihaki menilai, SPALDS termasuk program yang bagus. Program ini bisa menekan perilaku BAB sembarangan sehingga masyarakat bisa menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). Namun, dia mengingatkan agar pembangunannya harus sesuai juknis.
”Kami belum tahu program ini asalnya dari mana. Yang jelas, harus bermanfaat untuk masyarakat dan tetap sasaran,” tukasnya. (bil)
Editor : Hera Marylia Damayanti